Media90 – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal membuka Pelatihan Integritas dan Anti-Korupsi Tingkat Dasar bagi ASN Pemerintah Provinsi serta kabupaten/kota se-Lampung di Aula Gedung BPSDM, Bandar Lampung, Selasa (2/12/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025.
Pelatihan menghadirkan perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Deputi Pendidikan dan Pelatihan KPK RI yang diwakili Pendidik Tindak Pidana Korupsi, Galih Permana Nataregara, serta Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi Lampung, Aris Suprianto. Berdasarkan laporan panitia pelaksana, kegiatan diikuti 104 peserta yang terdiri dari penyuluh, widyaiswara, tenaga pendidik, dan perwakilan ASN dari seluruh kabupaten/kota di Lampung.
Integritas Jadi Fondasi Pemerintahan
Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat menegaskan bahwa integritas merupakan pilar utama keberlangsungan pemerintahan. Ia menyampaikan bahwa banyak peradaban runtuh bukan karena perang, tetapi akibat korupsi yang menggerogoti institusi dari dalam.
“Korupsi melemahkan negara dari akarnya. Kepercayaan masyarakat hilang, investor menjauh, dan pembangunan stagnan. Karena itu, integritas ASN adalah kunci memperbaiki pelayanan publik dan menggerakkan ekonomi,” tegasnya.
Gubernur juga menyoroti menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah Lampung dalam beberapa tahun terakhir, yang dipicu salah satunya oleh pengalaman buruk dalam pelayanan publik. Menurutnya, satu pelayanan buruk saja dapat memengaruhi persepsi yang lebih luas terhadap pemerintah.
Pentingnya Integritas dalam Peningkatan SDM
Terkait penguatan sumber daya manusia (SDM), Gubernur Rahmat menyinggung proyeksi Indonesia sebagai negara maju pada 2045. Ia menekankan bahwa peluang ini hanya bisa dicapai apabila SDM nasional menguasai sektor-sektor strategis.
Di Lampung, rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kualitas pendidikan menjadi pekerjaan rumah besar. Meski biaya sekolah sudah digratiskan, peningkatan mutu tidak akan mungkin tanpa integritas para tenaga pendidik.
“Dari 17 ribu guru di Lampung, mereka mencetak ratusan ribu anak setiap tahun. Bila integritas kuat di semua jenjang, kualitas SDM kita otomatis meningkat,” ujarnya.
Investasi Terhambat karena Korupsi
Gubernur Rahmat juga mengungkapkan bahwa sejumlah investasi strategis di bidang energi—termasuk cadangan minyak bumi dan potensi geothermal—sempat tertahan sejak 2010 akibat persoalan integritas pejabat daerah saat itu. Dampaknya, Lampung kehilangan potensi pendapatan ratusan miliar rupiah setiap tahun dari bagi hasil energi.
Namun kini, beberapa proyek kembali bergerak berkat perbaikan tata kelola. “Ketika pemerintah dipercaya, investasi datang. Tahun ini saja nilai investasi yang masuk mencapai Rp12 triliun dengan serapan tenaga kerja 24 ribu orang. Bayangkan jika kepercayaan publik benar-benar pulih,” ujarnya.
Gubernur kemudian mengapresiasi pelaksanaan pelatihan serta berharap para peserta menjadi role model di instansi masing-masing. “Pelatihan ini bukan seremonial. Bapak-Ibu harus menjadi contoh, baik dalam mengajar maupun bersikap. Kita ingin membangun budaya baru ASN Lampung yang berintegritas, melayani, dan dipercaya,” tegasnya.
KPK: Lebih dari 50 Persen Korupsi Terjadi di Daerah
Perwakilan KPK, Galih Permana Nataregara, dalam sambutannya menekankan pentingnya penguatan pemahaman antikorupsi di daerah. Ia menyebut lebih dari 50 persen pelaku korupsi di Indonesia berasal dari lingkup pemerintah daerah.
Galih memaparkan strategi trisula KPK, yakni penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Ketiganya, kata dia, harus berjalan seimbang agar celah korupsi dapat dipersempit dan kesadaran ASN makin kuat.
Ia menegaskan bahwa tujuan KPK bukan membuat ASN takut mengambil keputusan, tetapi memastikan setiap keputusan sesuai aturan. Dalam kesempatan itu ia turut menyampaikan apresiasi kepada Gubernor Rahmat yang dinilainya memberi teladan melalui kedisiplinan hadir tepat waktu.
Bermodalkan 17 tahun pengalaman menangani kasus korupsi di Lampung, Galih menyebut provinsi ini mulai menunjukkan perbaikan berkat peningkatan tata kelola.
Menutup sambutannya, Galih mendorong seluruh peserta agar mempraktikkan hasil pelatihan dalam tugas sehari-hari, sehingga tidak sekadar “masuk kiri keluar kanan”. Ia bahkan menutup dengan pantun yang menegaskan bahwa integritas bagi ASN Lampung adalah harga mati.
Pejabat Terkait Hadir dalam Pembukaan
Hadir dalam acara ini Kepala BPSDM Provinsi Lampung Alhusnuriski serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amiriko.
Pelatihan integritas dan antikorupsi ini diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat budaya bersih, transparan, dan akuntabel di lingkungan birokrasi Lampung, sekaligus mempertegas komitmen pemerintah daerah dalam memperingati HAKORDIA 2025.
