Media90 – Kebijakan anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung kembali menuai sorotan publik. Kali ini, perhatian tertuju pada alokasi anggaran Wisata Rohani yang terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kota Bandar Lampung bersama Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), serta pihak biro perjalanan.
Dalam RDP tersebut terungkap bahwa anggaran Wisata Rohani untuk Tahun Anggaran 2026 mencapai sekitar Rp5 miliar. Nilai ini dinilai cukup fantastis, terutama di tengah masih banyaknya persoalan mendasar yang dihadapi Kota Bandar Lampung, seperti banjir, stunting, hingga kualitas layanan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Universitas Lampung (Unila), Vincensius Soma Ferrer, menilai kebijakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan politik yang kuat. Menurutnya, kepala daerah dituntut memiliki keberanian untuk menentukan arah kebijakan yang benar-benar berpihak pada kebutuhan riil masyarakat, bukan semata pada kepentingan elektoral.
“Kalau kita bandingkan kepentingannya, terlihat jelas. Program seperti Wisata Rohani memiliki nilai visibilitas politik yang tinggi. Secara politik, program ini sangat menjual,” ujar Soma, Kamis (22/1/2026).
Ia menjelaskan, Wisata Rohani relatif mudah diklaim sebagai capaian pemerintah karena indikator keberhasilannya bersifat sederhana dan kasat mata, seperti jumlah warga yang diberangkatkan atau pengembangan destinasi wisata keagamaan.
“Capaian-capaian itu mudah dinilai. Apalagi Bandar Lampung memiliki basis keagamaan yang kuat, sehingga secara politik visibilitas program ini sangat tinggi,” lanjutnya.
Namun demikian, Soma menegaskan bahwa kondisi tersebut berbanding terbalik dengan kebijakan publik yang menyentuh persoalan-persoalan mendasar masyarakat. Program penanganan banjir, penurunan stunting, peningkatan kualitas pendidikan, hingga penguatan kesejahteraan sosial dinilai kurang memiliki daya tarik politik meski dampaknya sangat krusial.
“Kebijakan-kebijakan dasar seperti itu cenderung ‘sunyi’ secara politik. Hasilnya tidak langsung terlihat, butuh waktu lama, dan secara politik kalah menarik dibandingkan Wisata Rohani,” tegasnya.
Menurut Soma, perbandingan ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam penentuan prioritas anggaran daerah. Anggaran cenderung dialokasikan pada program yang memberikan dampak politik besar, ketimbang kebijakan yang secara langsung menjawab kebutuhan masyarakat.
“Wisata Rohani memang lebih kuat implikasi politiknya dibandingkan kebijakan dasar lainnya,” katanya.
Ia pun mendorong agar kepala daerah lebih bijak dalam menggeser orientasi kebijakan anggaran, dari kepentingan politik menuju pemenuhan kebutuhan dasar warga kota. Menurutnya, reformasi anggaran dan penataan ulang prioritas belanja daerah menjadi hal yang mendesak.
“Perlu ada reformasi anggaran, penataan ulang yang lebih rinci, agar kebijakan yang diambil benar-benar berdampak langsung pada kepentingan publik,” ujar Soma.
Selain itu, ia menekankan pentingnya transparansi hasil kebijakan kepada publik. Pemerintah, kata dia, perlu menunjukkan indikator konkret keberhasilan pembangunan, seperti berkurangnya titik banjir atau menurunnya angka stunting.
“Dari situ publik bisa menilai seberapa penting Wisata Rohani dalam konteks kebijakan publik dan sejauh mana kontribusinya terhadap keberhasilan pembangunan daerah,” jelasnya.
Oleh karena itu, Soma menilai keterbukaan pemerintah terkait urgensi dan manfaat anggaran Wisata Rohani menjadi hal yang mutlak. Transparansi tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat menilai apakah besaran anggaran tersebut masih relevan, atau justru perlu dialihkan untuk penanganan persoalan mendasar seperti banjir dan stunting di Kota Bandar Lampung.
