Media90 – Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat transisi penyintas bencana menuju kehidupan yang lebih aman, layak, dan bermartabat melalui penyediaan hunian sementara (huntara) siap huni. Langkah ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memastikan proses pemulihan pascabencana berjalan cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat terdampak.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa hingga akhir Januari 2026, sebanyak 1.056 unit huntara telah selesai dibangun dan siap dihuni oleh masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera. Pembangunan tersebut merupakan bagian dari penanganan rumah rusak berat yang terus dipercepat melalui sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, serta unsur pendukung lainnya.
“Hingga saat ini, 7.414 unit huntara masih dalam proses pembangunan, sementara 1.056 unit telah selesai dan siap dihuni. Ini menjadi wujud keseriusan pemerintah dalam memastikan masa transisi masyarakat terdampak berlangsung cepat dan layak,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan persnya.
Selain menyediakan huntara, pemerintah juga menyiapkan hunian tetap (huntap) sebagai solusi jangka panjang bagi para penyintas. Ribuan unit huntap telah diajukan pembangunannya dan ratusan unit di antaranya telah memasuki tahap konstruksi. Pemerintah turut menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebagai bentuk perlindungan sosial bagi masyarakat yang masih menunggu pembangunan rumah permanen.
Di Aceh, percepatan pembangunan huntara menjadi prioritas strategis agar para pengungsi dapat segera keluar dari tenda darurat, khususnya menjelang bulan suci Ramadan. Di Desa Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, BNPB telah merampungkan 10 unit barak huntara yang mampu menampung hingga 50 kepala keluarga. Fasilitas tersebut dibangun dengan standar kelayakan huni dan dilengkapi sarana dasar pendukung.
“Sebanyak 10 kopel huntara telah selesai dan akan segera kami serahkan kepada pemerintah daerah agar masyarakat bisa secepatnya menempati fasilitas tersebut,” kata Tenaga Ahli BNPB Kolonel (Purn) Agus Marsanto.
Sementara itu, Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi menegaskan bahwa penyediaan huntara merupakan bagian dari strategi pemulihan yang terencana dan berkeadilan. Menurutnya, hunian sementara tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga memberikan rasa aman dan mendukung pemulihan sosial masyarakat.
“Ini bukan sekadar membangun tempat tinggal sementara, tetapi memastikan masyarakat dapat kembali hidup layak, sehat, dan bermartabat setelah bencana,” ujar Sibral Malasyi.
Sejalan dengan pembangunan hunian, pemerintah juga memastikan dukungan logistik serta langkah mitigasi risiko terus berjalan optimal. Distribusi bantuan dalam skala besar dan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan masyarakat sekaligus mempercepat proses pemulihan.
Dengan pendekatan terpadu tersebut, penyediaan huntara siap huni menjadi simbol nyata keberpihakan pemerintah serta harapan baru bagi penyintas bencana untuk bangkit, pulih, dan menata masa depan yang lebih baik.
