Media90 – Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan di berbagai daerah melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan petani lokal melalui inisiatif Mak Comblang Project. Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan memaksimalkan potensi sumber daya lokal.
Program MBG merupakan salah satu inisiatif unggulan Presiden Prabowo Subianto yang menyasar pemenuhan gizi bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta lansia. Melalui pendekatan berbasis lokal, pemerintah berupaya memastikan pasokan pangan bergizi yang berkelanjutan sekaligus menciptakan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat setempat.
Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan pentingnya penggunaan bahan pangan lokal di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga keberlanjutan pasokan bahan baku sekaligus memperkuat perekonomian daerah.
Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya, menyampaikan bahwa pengadaan bahan pangan dari petani lokal memberikan manfaat ganda, baik dari sisi pemenuhan gizi maupun penguatan ekonomi. Ia mencontohkan, pengadaan telur ayam di Aceh apabila bergantung pada pasokan luar daerah berpotensi menghilangkan perputaran anggaran hingga Rp100 miliar per tahun.
“Jika bahan pangan didatangkan dari luar daerah, maka potensi ekonomi lokal tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Padahal, pasar yang tercipta dari program MBG sangat besar,” ujar Sony.
Ia menambahkan, kebutuhan rutin akan beras, sayur-mayur, buah-buahan, daging, dan produk pangan lainnya membuka peluang pasar yang luas bagi petani dan peternak lokal. Hal ini juga mendorong peningkatan kapasitas produksi serta kualitas hasil pertanian dan peternakan di daerah.
Sementara itu, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Dadang Hendrayudha, menekankan bahwa keberhasilan Program MBG tidak semata-mata bergantung pada kualitas bahan pangan, tetapi juga pada kesadaran kolektif untuk mengedepankan nilai kemanusiaan.
“Program ini menyangkut masa depan generasi bangsa. Kami berharap para mitra tidak hanya melihatnya dari sisi bisnis, tetapi juga dari sisi kemanusiaan. Masih banyak anak-anak Indonesia yang belum mendapatkan asupan gizi yang layak,” ujar Dadang.
Ia juga menjelaskan bahwa keberadaan dapur SPPG membuka peluang besar bagi petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM untuk terlibat langsung dalam rantai pasok. Kebutuhan rutin akan bahan pangan seperti beras, sayur, ikan, daging, telur, hingga tenaga kerja harian menjadi penggerak ekonomi baru di tingkat lokal.
Di tingkat daerah, Program MBG mendapatkan dukungan luas, salah satunya dari Kabupaten Bangka. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, Syarli Nopriansyah, menyatakan pihaknya mendorong pemberdayaan petani lokal untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan MBG, mulai dari sayuran, telur, ayam, hingga komoditas pertanian lainnya.
“Kami ingin program MBG dari pemerintah pusat juga mampu menggerakkan ekonomi daerah. Ini sejalan dengan tujuan pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan pangan nasional,” kata Syarli.
Hingga saat ini, Program MBG telah menjangkau lebih dari 58 juta penerima manfaat dan ditargetkan mencapai 82 juta warga pada akhir 2026. Pemerintah berharap, dengan mengoptimalkan pemanfaatan bahan pangan lokal, roda ekonomi daerah semakin bergerak, ketergantungan pada pasokan luar daerah berkurang, serta tercipta pasar yang berkelanjutan bagi produk lokal di seluruh Indonesia.
