Media90 – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (27/1/2026). Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dody menyampaikan laporan terkini penanganan pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang dilaksanakan secara terpadu lintas sektor.
Kementerian PU memastikan seluruh langkah penanganan dikoordinasikan oleh unit-unit teknis, meliputi Bina Marga, Sumber Daya Air (SDA), Cipta Karya, dan Prasarana Strategis. Pendekatan terintegrasi ini ditujukan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dasar sekaligus mendukung kembalinya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.
Dalam paparannya, Menteri Dody menegaskan pemerintah bergerak cepat sejak awal kejadian bencana. Kementerian PU telah mengerahkan lebih dari 1.377 personel internal, termasuk 402 Generasi Muda PU, serta mendapat dukungan 1.366 personel TNI dan partisipasi aktif masyarakat di lapangan.
Upaya percepatan pemulihan juga didukung dengan mobilisasi 1.937 unit alat berat, 500 unit sarana dan prasarana pendukung, serta 6.352 bahan material yang disalurkan ke tiga provinsi terdampak. Selain itu, sejak 12 Desember 2025, Kementerian PU meluncurkan program padat karya yang melibatkan lebih dari 30.100 tenaga kerja lokal. Program ini tidak hanya mempercepat penanganan, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat setempat.
Berdasarkan data rekapitulasi per 27 Januari 2026, sektor Bina Marga mencatat capaian signifikan. Sebanyak 99 ruas jalan nasional dan 33 jembatan nasional yang terdampak bencana telah berhasil dipulihkan dan kembali fungsional. Seluruh infrastruktur konektivitas tersebut mencapai kondisi fungsional 100 persen per 30 Desember 2025, sehingga jalur distribusi logistik ke wilayah terdampak dapat berjalan normal.
Pada sektor Sumber Daya Air, penanganan difokuskan pada rehabilitasi 31 daerah irigasi kewenangan pusat dan 7 daerah irigasi kewenangan daerah. Hingga kini, progres rehabilitasi irigasi telah mencapai 23 persen. Kementerian PU juga berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk memprioritaskan jaringan irigasi yang mengairi sawah-sawah yang telah memasuki masa tanam.
Sementara itu, penanganan sungai difokuskan pada normalisasi dan pengamanan alur guna mencegah banjir susulan. Dari 77 sungai nasional yang terdampak, progres fisik telah mencapai 52 persen dengan target penyelesaian pada Oktober 2026. Rencana ini turut mencakup pembangunan infrastruktur pengendali sedimen seperti sabo dam dan cek dam.
“Kami telah mengidentifikasi potensi aliran sedimen berupa pasir dan kayu dari daerah hulu jika curah hujan masih tinggi di Aceh, Sumatera Utara, maupun Sumatera Barat. Oleh karena itu, kami mengusulkan pembangunan sejumlah sabo dam dan cek dam yang ditargetkan rampung paling lambat Oktober 2028,” jelas Menteri Dody.
Di bidang Cipta Karya, prioritas utama adalah pemulihan layanan dasar masyarakat. Dari 176 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang terdampak, sekitar 70 persen telah berhasil dipulihkan dan ditargetkan berfungsi penuh pada 15 Februari 2026. Penanganan sektor sanitasi, termasuk Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) sampah, juga telah mencapai progres 83 persen dengan target penyelesaian pada tanggal yang sama.
Sebagai dukungan tambahan air bersih, Kementerian PU membangun sumur bor baru. Progres pembangunan sumur bor dalam saat ini mencapai 15 persen, sementara sumur bor dangkal telah mencapai 53 persen. Seluruh sumur bor ditargetkan selesai sebelum bulan Ramadhan guna mendukung operasional SPAM dan memenuhi kebutuhan air bersih warga.
Pada Bidang Prasarana Strategis, pembersihan lumpur di fasilitas umum telah dilakukan di 171 lokasi, dengan 120 lokasi di antaranya telah kembali fungsional. Selain itu, pembangunan 1.217 unit hunian sementara (huntara) terus berjalan seiring dengan penyiapan puskesmas darurat yang ditargetkan fungsional sebelum 15 Februari 2026.
Menutup laporannya, Menteri Dody menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga kualitas infrastruktur pascabencana. “Kami terus mengawal proses pemulihan ini agar tidak hanya cepat, tetapi juga berkualitas dan berkelanjutan, sehingga infrastruktur yang dibangun kembali lebih tangguh serta mampu mendukung pemulihan ekonomi masyarakat,” ujar Menteri Dody.
Program kerja tersebut merupakan bagian dari semangat “Setahun Bekerja, Bergerak–Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA Presiden Prabowo Subianto.
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat
#SetahunBerdampak
Tentang Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih Pemerintah Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan urusan pekerjaan umum, meliputi pembangunan dan pengelolaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, serta pengelolaan sumber daya air. Kementerian PU bertanggung jawab kepada Presiden dan sejak 21 Oktober 2024 dipimpin oleh Dody Hanggodo.
