Media90 – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung meraih penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) atas keberhasilan meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 dengan predikat sangat baik.
Penghargaan tersebut diterima Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, dari Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, dalam acara SAKIP dan ZI Award 2025 yang digelar di Aula Kementerian PAN-RB, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Dalam kesempatan yang sama, Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Lampung juga meraih penghargaan sebagai unit kerja dengan predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Perdana Tahun 2025.
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, mengapresiasi capaian tersebut dan menegaskan komitmen Pemprov Lampung untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.
“Alhamdulillah, capaian ini merupakan hasil kolaborasi dan kerja kolektif seluruh jajaran. Ini menunjukkan keseriusan Pemprov Lampung dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja serta memperkuat reformasi birokrasi,” ujar Jihan Nurlela.
Menurutnya, penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi Pemprov Lampung untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kinerja agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas SAKIP. Reformasi birokrasi harus benar-benar dirasakan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan berkualitas,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, menekankan pentingnya menjaga konsistensi kinerja dan integritas bagi seluruh instansi penerima penghargaan.
Ia mengingatkan agar capaian predikat SAKIP dan Zona Integritas diiringi dengan keberlanjutan praktik manajemen kinerja yang akuntabel, transparan, dan berintegritas tinggi.
Menurut Rini, ke depan pemerintah daerah perlu semakin memperkuat orientasi hasil dan dampak, dengan menggeser fokus dari sekadar pencapaian administratif menuju kinerja yang menghasilkan manfaat nyata, terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Penghargaan ini diharapkan menjadi pendorong bagi Pemprov Lampung untuk terus menghadirkan birokrasi yang profesional, bersih, dan melayani, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi nasional.
