Media90 – Fakultas Hukum (FH) Universitas Lampung (Unila) menggelar visitasi pembukaan Program Studi Magister Kenotariatan pada Jumat, 27 Februari 2026, bertempat di ruang rapat Dekanat Gedung C lantai dua kampus setempat.
Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat dan tokoh penting, antara lain:
- Dr. Widodo, S.H., M.H., Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum RI
- Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., Rektor Unila
- Prof. Dr. Eng. Suripto Dwi Yuwono, S.Si., M.T., Wakil Rektor Bidang Akademik
- Henry Sulaiman, S.H., M.E., Direktur Perdata Direktorat Kemenkum RI
- Dr. Andi Taletting Langi, S.H., S.IP., M.Si., M.Phil., Direktur Badan Usaha Direktorat Kemenkum RI
- Prof. Dr. Her Pratiwi, M.Pd., Ketua Senat Unila
- Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., Ketua Senat FH Unila sekaligus Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Acara ini bertujuan untuk meninjau kesiapan pembukaan Program Studi Magister Kenotariatan di FH Unila.
Dalam sambutannya, Dekan FH Unila menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran Direktur Jenderal. Ia menjelaskan bahwa program ini telah dirintis sejak 2008, sempat bergabung dengan Universitas Diponegoro hingga 2015, dan visitasi kali ini menjadi upaya ketiga pendirian secara mandiri.
“Program Studi Magister Kenotariatan ini sudah lama kami persiapkan dan sangat dibutuhkan. Banyak alumni menanyakan keberlanjutan program ini, sementara tenaga pengajar dan berbagai masukan juga telah kami siapkan. Kami berharap program ini dapat segera terwujud dan memberi kontribusi nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Rektor Unila menegaskan bahwa pembukaan program ini merupakan hasil kerja keras seluruh sivitas akademika. Ia menyoroti kebutuhan pendidikan lanjutan bagi alumni dan mahasiswa seiring meningkatnya jumlah lulusan.
“Program Studi Magister Kenotariatan ini sangat dinantikan, tidak hanya oleh mahasiswa, tetapi juga masyarakat. Oleh karena itu, pada tahun ini kami berupaya mewujudkan pembukaannya,” ujar Rektor.
Direktur Jenderal Kemenkum RI menambahkan bahwa visitasi ini dilakukan untuk meninjau kesiapan pembukaan program, yang juga sejalan dengan perkembangan hukum dan penataan kenotariatan secara umum. Pihaknya menekankan pentingnya notaris berbasis teknologi informasi serta layanan yang lebih akuntabel.
“Kami berharap sinergitas antarperguruan tinggi dapat menjadi faktor kunci agar lulusan yang dihasilkan tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga mampu menghadapi berbagai hambatan profesi notaris di lapangan,” ungkapnya.
Target pembukaan Program Studi Magister Kenotariatan direncanakan tahun ini, bersamaan dengan pembukaan penerimaan mahasiswa baru hingga akhir Juli 2026. Seluruh persiapan, mulai dari sarana-prasarana, tenaga pendidik, hingga penetapan besaran UKT, telah dilakukan. Diharapkan program ini dapat berjalan lancar dan memberi kontribusi nyata bagi masyarakat serta dunia hukum.
