Media90 – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menegaskan komitmennya untuk mempercepat hilirisasi sektor ekonomi kreatif, sebagai upaya meningkatkan nilai tambah produk daerah. Komitmen ini disampaikan saat mendampingi Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, dalam diskusi bersama 25 pelaku ekonomi kreatif di El’s Coffee Roastery, Minggu (15/2/2026).
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menjelaskan bahwa kekuatan ekonomi Lampung saat ini masih didominasi sektor primer, dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp520 triliun pada tahun 2025. Namun, ia menyoroti masih besarnya komoditas mentah yang keluar dari Lampung tanpa proses pengolahan lebih lanjut.
“Komoditas primer kami itu Rp150 triliun, namun baru sekitar Rp40-50 triliun yang terhilirisasi. Rp100 triliun itu belum terhilirisasi. Kalau kami mampu melakukan hilirisasi, satu gelas kopi misalnya, nilainya bisa naik hingga 10 kali lipat,” ujarnya.
Menurut Gubernur, inovasi dan kreativitas menjadi kunci utama dalam meningkatkan nilai tambah produk, karena hal tersebut tidak mudah diduplikasi. Ia menilai, pelaku UMKM di sektor ekonomi kreatif memiliki dampak berganda (multiplier effect) yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Gubernur juga menyoroti meningkatnya daya beli masyarakat Lampung, yang didorong oleh kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam menaikkan harga gabah dan jagung di tingkat petani. Hal ini dinilai memberikan ruang pertumbuhan yang lebih besar bagi pelaku usaha lokal.
Meski demikian, Gubernur memberikan catatan kritis terkait pengelolaan UMKM di Lampung. Dari sekitar 480 ribu UMKM yang ada, banyak di antaranya masih terjebak dalam persaingan internal karena memproduksi produk serupa dalam jumlah besar, sehingga menghambat penguatan daya saing.
Di sisi lain, sektor pariwisata turut menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi. Kunjungan wisatawan nusantara ke Lampung pada 2025 tercatat mencapai 24 juta orang, dengan perputaran uang diperkirakan mencapai Rp40 triliun. Angka ini diproyeksikan akan tumbuh hingga 50 persen pada 2026.
Gubernur Mirza pun mengajak seluruh perangkat daerah dan pelaku ekonomi kreatif untuk terus berinovasi serta meningkatkan kualitas produk. Pemprov Lampung, lanjutnya, siap memberikan pendampingan agar pelaku usaha mampu menembus pasar global melalui penguatan manajemen rantai pasok.
Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menilai bahwa industri kreatif dunia umumnya berkembang dari negara dengan akar budaya yang kuat, seperti Amerika Serikat, Jepang, India, dan Korea Selatan. Ia meyakini Lampung memiliki potensi yang sama untuk bersaing di tingkat global.
Untuk mendukung pengembangan sektor ini, Kementerian Ekonomi Kreatif telah menyiapkan berbagai langkah strategis, salah satunya melalui kerja sama dengan Kementerian Keuangan dalam menyediakan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus sektor kreatif hingga Rp500 juta per pelaku usaha.
Di tingkat daerah, pemerintah juga didorong untuk memperkuat kelembagaan melalui pembentukan Dinas Ekonomi Kreatif. Menekraf mengapresiasi langkah Pemprov Lampung dan sejumlah kabupaten/kota yang mulai memasukkan nomenklatur ekonomi kreatif dalam struktur organisasi perangkat daerahnya.
Ke depan, Kementerian Ekonomi Kreatif akan memfokuskan 80 persen perannya sebagai akselerator bagi pelaku usaha yang telah berkembang, agar mampu menembus pasar internasional dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di kancah global.
