Media90 – Kota Bandar Lampung tercatat sebagai daerah dengan jumlah kasus Human Immunodeficiency Virus (HIV) tertinggi di Provinsi Lampung sepanjang tahun 2025. Data tersebut menjadi perhatian serius berbagai pihak, termasuk legislatif daerah.
Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, jumlah kasus HIV/AIDS di ibu kota provinsi itu mencapai 119 kasus. Angka tersebut menempatkan Bandar Lampung di posisi teratas dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Lampung.
Sebaran Kasus HIV di Lampung
Selain Bandar Lampung, sejumlah daerah lain juga mencatat angka kasus yang cukup tinggi. Berikut rincian kasus HIV/AIDS di Provinsi Lampung:
- Kabupaten Way Kanan: 101 kasus
- Kabupaten Pringsewu: 100 kasus
- Kabupaten Tulang Bawang: 93 kasus
- Kota Metro: 92 kasus
- Kabupaten Tanggamus: 83 kasus
- Kabupaten Lampung Selatan: 82 kasus
- Kabupaten Lampung Tengah: 81 kasus
- Kabupaten Lampung Timur: 77 kasus
- Kabupaten Tulang Bawang Barat: 74 kasus
- Kabupaten Pesawaran: 71 kasus
- Kabupaten Lampung Barat: 70 kasus
- Kabupaten Mesuji: 69 kasus
- Kabupaten Pesisir Barat: 68 kasus
- Kabupaten Lampung Utara: 65 kasus
Data tersebut diperoleh dari hasil survei serta pencatatan layanan kesehatan di seluruh wilayah Lampung sepanjang tahun 2025.
DPRD Minta Langkah Tegas Pemerintah
Menanggapi tingginya angka tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menyampaikan sikap tegas. Ia menilai kondisi ini harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah.
“Tingginya angka kasus HIV ini tidak boleh dinormalisasi. Ini adalah peringatan keras bagi tata kelola kesehatan masyarakat yang harus dijawab dengan langkah luar biasa,” tegas Asroni, Jumat (20/2/2026).
Menurutnya, penanganan HIV/AIDS tidak bisa lagi dilakukan secara rutin atau sekadar program seremonial. Dibutuhkan kebijakan yang lebih kuat dan berdampak nyata.
Dorong Strategi Preventif dan Deteksi Dini
Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat langkah pencegahan. Salah satunya dengan memperluas cakupan deteksi dini serta memastikan keberlanjutan terapi antiretroviral (ARV) bagi pasien.
Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga dinilai penting agar pemahaman terkait HIV/AIDS menjadi lebih benar dan tidak diselimuti stigma.
Asroni menegaskan bahwa penanganan HIV/AIDS tidak hanya menjadi tanggung jawab teknis dinas kesehatan, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
“Pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS adalah tanggung jawab kolektif pemerintah daerah. Harus ada integrasi dengan sektor pendidikan, sosial, kepemudaan, hingga pendekatan berbasis komunitas,” ujarnya.
Pengawasan dan Anggaran Akan Diperketat
DPRD Kota Bandar Lampung juga berkomitmen untuk memperketat pengawasan terhadap program penanggulangan HIV/AIDS. Selain itu, lembaga legislatif akan mendorong kebijakan yang lebih adaptif serta memastikan penggunaan anggaran kesehatan tepat sasaran.
Fokus utama diarahkan pada upaya pencegahan serta peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat.
Penanganan Harus Tegas Namun Humanis
Meski menekankan pentingnya kebijakan tegas, Asroni juga mengingatkan agar pendekatan terhadap Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) tetap mengedepankan sisi kemanusiaan.
“Kita harus tegas dalam kebijakan dan strategi, namun tetap humanis terhadap ODHA. Negara hadir untuk melindungi, bukan menstigma,” kata Asroni.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak memandang isu HIV/AIDS secara moralistik semata, melainkan sebagai persoalan kesehatan publik yang memerlukan pemahaman dan empati.
Ajakan untuk Meningkatkan Kesadaran
Di akhir pernyataannya, Asroni menegaskan bahwa seluruh elemen masyarakat harus turut berperan aktif dalam upaya pencegahan HIV/AIDS.
“Jika kita abai hari ini, maka beban sosial, ekonomi, dan kesehatan di masa depan akan jauh lebih berat,” tutupnya.
Tingginya angka kasus HIV di Bandar Lampung diharapkan menjadi momentum bagi semua pihak untuk memperkuat upaya pencegahan, meningkatkan kesadaran, serta membangun sistem kesehatan yang lebih responsif dan inklusif.
