Media90 – Pemerintah terus memperkuat langkah pemulihan bagi masyarakat terdampak bencana alam di sejumlah wilayah Sumatra. Salah satu kebijakan yang diambil adalah penggratisan listrik di hunian sementara (huntara), sebagai upaya meringankan beban warga sekaligus memastikan aktivitas dasar dapat kembali berjalan normal selama masa transisi menuju hunian tetap.
Kebijakan ini dinilai krusial karena listrik menjadi kebutuhan fundamental dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari penerangan, komunikasi, hingga mendukung layanan pendidikan dan kesehatan. Dengan pasokan listrik yang stabil dan gratis, warga diharapkan dapat lebih fokus pada proses pemulihan pascabencana tanpa terbebani biaya tambahan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa penggratisan listrik di huntara merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin hak dasar masyarakat terdampak bencana.
“Pemerintah memastikan listrik di huntara digratiskan agar masyarakat bisa fokus pada proses pemulihan tanpa terbebani biaya tambahan. Listrik adalah kebutuhan dasar yang harus tersedia agar warga dapat menjalani aktivitas secara layak dan aman,” ujar Bahlil.
Sejalan dengan kebijakan tersebut, Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, memastikan kesiapan PLN dalam menyediakan infrastruktur kelistrikan yang andal dan aman di seluruh lokasi huntara. Menurutnya, PLN telah melakukan berbagai langkah teknis untuk menjamin kontinuitas pasokan listrik selama 24 jam.
“PLN siap memastikan listrik tersedia selama 24 jam di huntara sebagai bentuk pelayanan dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Kami berkomitmen mendukung penuh program pemulihan pascabencana yang dijalankan pemerintah,” kata Darmawan.
Penggratisan listrik di huntara diharapkan mampu mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi warga, terutama bagi keluarga yang kehilangan tempat tinggal maupun sumber penghidupan akibat bencana. Dengan akses listrik yang memadai, aktivitas belajar anak-anak, pelayanan kesehatan, serta kegiatan ekonomi skala kecil dapat kembali berjalan lebih optimal.
Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari pendekatan pemulihan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, serta BUMN seperti PLN akan terus diperkuat untuk memastikan seluruh kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana dapat terpenuhi, sejalan dengan komitmen negara dalam melindungi dan menyejahterakan rakyat dari masa darurat hingga fase pemulihan penuh.
