BERITA

Pemerintah Percepat PSN Pangan di Papua Pegunungan, 2.000 Hektare Sawah Disiapkan di Jayawijaya

3
×

Pemerintah Percepat PSN Pangan di Papua Pegunungan, 2.000 Hektare Sawah Disiapkan di Jayawijaya

Sebarkan artikel ini
Percepat Proyek Pangan, Papua Pegunungan Siapkan 2.000 Ha Lahan Sawah di Jayawijaya
Percepat Proyek Pangan, Papua Pegunungan Siapkan 2.000 Ha Lahan Sawah di Jayawijaya

Media90 – Pemerintah terus mempercepat pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Tanah Papua sebagai bagian dari agenda besar pemerataan pembangunan dan penguatan kesejahteraan masyarakat. Di Papua Pegunungan, sektor pangan menjadi salah satu instrumen utama dalam membangun kemandirian ekonomi daerah, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memastikan percepatan PSN berjalan tanpa kendala berarti, termasuk pembukaan lahan persawahan seluas 800 hektare di kawasan Tulem, Distrik Witawaya, Kabupaten Jayawijaya. Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Ones Pahabol menilai kawasan tersebut memiliki posisi strategis sebagai pusat aktivitas ekonomi Kota Wamena, sehingga layak dikembangkan sebagai sentra produksi pangan baru dalam kerangka PSN.

“Kami melihat langsung kesiapan pembukaan lahan di Tulem dan sejumlah wilayah lain. Secara keseluruhan, Jayawijaya ditargetkan memiliki sekitar 2.000 hektare persawahan yang tersebar di beberapa distrik dan seluruhnya dirancang sebagai bagian dari PSN,” ujar Ones Pahabol.

Baca Juga:  Petahana Eva Dwiana Berlaga dari Dua Front: Nasdem Jadi Jalur Alternatif di Pilkada Kota Bandar Lampung

Ia menegaskan, program ini merupakan komitmen pemerintah untuk membangkitkan kembali tradisi bertani masyarakat pegunungan, yang di masa lalu pernah menjadikan Wamena sebagai lumbung padi.

“Sekitar enam puluh tahun lalu, Wamena dikenal sebagai penghasil padi. Semangat itu kami hidupkan kembali agar Papua Pegunungan memiliki stok beras yang kuat dan berkelanjutan,” ujarnya.

Tanah Tetap Milik Masyarakat, Negara Hadir sebagai Fasilitator

Sebagai bentuk keberpihakan negara, pemerintah menerapkan skema pengelolaan lahan yang inklusif dan berbasis kepentingan masyarakat. Ones menegaskan bahwa tanah-tanah adat tetap menjadi milik warga, sementara pemerintah hanya memfasilitasi program untuk kepentingan bersama.

Baca Juga:  Singapore Airlines Kembali ke Tanah Air Setelah 5 Hari Kejadian Turbulensi

“Ini murni untuk kepentingan rakyat, tidak ada kepentingan politik. Pemerintah hanya meminjam pakai lahan untuk kepentingan bersama,” tegasnya.

PSN Dinilai Jadi Fondasi Kemandirian Daerah

Dukungan terhadap PSN juga disampaikan Kepala Dinas Pertanian Papua Pegunungan, Petrus Wenda. Ia menyebut PSN pangan menjadi fondasi penting menuju kemandirian ekonomi daerah.

“PSN memberikan kepastian anggaran, pendampingan teknis, dan keberlanjutan program. Ini bukan proyek sesaat, tetapi investasi jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan,” ujarnya.

Selain peningkatan produksi pangan, PSN menciptakan dampak ekonomi berganda. Proses pembukaan lahan dan pengelolaan persawahan menyerap tenaga kerja lokal, termasuk generasi muda Papua.

“Anak-anak muda dilibatkan sebagai operator alat berat dan tenaga lapangan. Ke depan, mereka bisa menjadi tenaga terampil yang mendukung pembangunan di kabupaten lain,” kata Petrus.

Baca Juga:  Tragedi di Tanjungkarang: Tabrakan Mematikan Angkot dan Fortuner Akibat Balapan Maut, Polisi Ungkap Sopir Angkot Tergiur Alkohol

Percepatan Pembukaan Lahan Diprioritaskan

Pemerintah daerah menargetkan percepatan pembukaan lahan agar penanaman padi dapat segera dilakukan oleh kelompok tani. Percepatan ini dipandang penting agar manfaat PSN dapat segera dirasakan masyarakat secara konkret.

PSN di Papua Pegunungan mencerminkan kehadiran negara yang aktif, terukur, dan berpihak pada kebutuhan dasar rakyat. Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, PSN bukan hanya membangun infrastruktur pertanian, tetapi juga menumbuhkan harapan, kemandirian, dan masa depan Papua yang lebih sejahtera dalam kerangka pembangunan nasional yang berkeadilan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *