Media90 – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Komisi VII DPR RI mendorong industri di Lampung untuk berperan aktif mendukung program pangan nasional melalui penguatan integrasi dari hulu hingga hilir.
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menegaskan bahwa industri pangan merupakan sektor vital yang menentukan keberlanjutan pasokan serta stabilitas harga pangan. Lampung, menurutnya, memiliki keunggulan strategis dengan keberadaan salah satu unit PT Japfa Comfeed Indonesia, perusahaan agrifood terintegrasi terbesar di Tanah Air.
“Sangat penting untuk memperoleh gambaran faktual mengenai operasional industri pangan, tantangan yang dihadapi, serta kontribusinya terhadap ketahanan pangan nasional dan perekonomian daerah,” ujar Jihan saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI di PT Japfa Comfeed Indonesia Unit Lampung, Tanjung Bintang, Lampung Selatan, Jumat (30/1/2026).
Kunjungan kerja tersebut difokuskan untuk melihat secara langsung kesiapan industri pangan strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Jihan menilai, industri pangan saat ini menghadapi tantangan global yang menuntut efisiensi tinggi, integrasi hulu–hilir, serta daya saing yang kuat.
Ia menyebut PT Japfa Comfeed Indonesia sebagai contoh industri pangan terintegrasi yang dapat dijadikan rujukan dalam memperkuat ekosistem pangan nasional. Sejalan dengan itu, Pemprov Lampung tengah mendorong integrasi sektor pertanian, industri, dan dunia usaha yang selama ini masih berjalan secara parsial.
Upaya tersebut diwujudkan melalui program Desaku Maju, yang dirancang untuk memperkuat rantai pasok dari desa hingga industri, sekaligus meningkatkan nilai tambah produk pertanian lokal.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap industri strategis pangan. Ia menekankan bahwa sektor pangan menjadi perhatian utama pemerintah seiring dengan terus meningkatnya jumlah penduduk Indonesia.
Chusnunia juga menyoroti tantangan baru pasca peluncuran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berdampak langsung pada peningkatan konsumsi telur, daging, dan produk pangan lainnya. Menurutnya, kesiapan industri menjadi kunci agar kebijakan tersebut tidak memicu gejolak harga di masyarakat.
“Industri harus benar-benar siap. Jangan sampai kebijakan yang baik justru menimbulkan lonjakan harga karena pasokan tidak terjaga,” ujarnya.
Ia menilai PT Japfa Comfeed Indonesia memiliki peran penting sebagai offtaker hilirisasi pertanian di Lampung. Saat ini, sekitar 50 persen bahan baku pakan ternak perusahaan tersebut berasal dari lokal, khususnya jagung, meski sebagian masih bergantung pada impor.
“Kebijakan bahan baku harus sangat hati-hati. Jangan sampai menimbulkan turbulensi yang pada akhirnya merugikan UMKM dan masyarakat karena kenaikan harga pangan,” tegas Chusnunia yang akrab disapa Nunik.
Selain itu, Komisi VII DPR RI juga menyoroti pentingnya optimalisasi irigasi dan bendungan di Lampung agar produksi jagung tidak lagi bergantung pada musim hujan. Peningkatan produktivitas pertanian dinilai akan berdampak langsung terhadap stabilitas industri pakan ternak.
Komisi VII DPR RI juga mendorong percepatan transisi menuju industri hijau. Komitmen penggunaan energi terbarukan diharapkan tidak berhenti pada wacana, tetapi diwujudkan melalui kebijakan dan langkah konkret.
Di sisi lain, Vice President Head of Feed Operations Sumatera PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, Anwar Tandiono, menegaskan komitmen perusahaan dalam menyediakan pakan berkualitas dengan harga yang bersaing dan berkelanjutan.
Menurutnya, sejak diberlakukannya larangan impor jagung, harga jagung petani di Lampung kini konsisten berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
“Bagi kami, penggunaan jagung lokal jauh lebih efisien dan menguntungkan petani. Kami juga menjaga stok minimal dua hingga tiga bulan karena komoditas ini bersifat musiman,” ujar Anwar.
Ia menambahkan, jumlah mitra peternak Japfa Comfeed Indonesia terus bertambah setiap tahun, yang menjadi indikator kemitraan yang sehat dan saling menguntungkan. Pola kemitraan tersebut dinilai menjadi kunci keberlanjutan industri peternakan nasional.
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi dasar perumusan rekomendasi kebijakan Komisi VII DPR RI guna memperkuat industri pangan nasional yang berdaya saing, berkelanjutan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
