Media90 – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat pengentasan kemiskinan. Upaya tersebut kembali membuahkan hasil, seiring turunnya angka kemiskinan di wilayah Lampung secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Pada Minggu (16/11/2025), sebanyak 722 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Lampung Tengah dinyatakan graduasi mandiri. Mereka resmi keluar dari kepesertaan bantuan sosial, setelah dinilai mampu mandiri secara ekonomi.
Kabar baik ini disampaikan dalam peringatan Hari Lahir Pasar Tradisional PKH yang dirangkaikan dengan Wisuda Penerima Manfaat PKH, berlangsung di Kampung Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Acara tersebut dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, serta jajaran pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa.
722 Keluarga “Naik Kelas”
Pendamping PKH wilayah Terbanggi Besar dan Bandar Jaya, Lilis Suryati Syahputeri, melaporkan bahwa capaian 722 graduasi mandiri ini merupakan tonggak penting dalam upaya memutus rantai kemiskinan di Lampung Tengah.
“Ini berarti 722 keluarga telah naik kelas, menjadi lebih mandiri, dan berhasil keluar dari ketergantungan terhadap bantuan sosial. Graduasi mandiri adalah bukti kemiskinan dapat diantarkan menuju akhir, bukan diwariskan,” ujar Lilis.
Ia menjelaskan, keberhasilan tersebut tak lepas dari dukungan pemerintah di berbagai tingkatan, mulai dari desa hingga provinsi. Dalam tiga tahun terakhir, sejumlah inisiatif pemberdayaan ekonomi—termasuk keberadaan Pasar Tradisional PKH—memberikan dorongan signifikan bagi peningkatan pendapatan keluarga penerima manfaat.
Pasar Tradisional PKH Terbanggi Besar sendiri telah dirintis sejak 2021 dengan dukungan pemerintah desa, kecamatan, dan Korkab KKTB kala itu, Fathol Ariefin, yang kini menjabat Kepala Dinas PMK Lampung Tengah.
“Dengan dukungan Gubernur dan Bupati Lampung Tengah, kami berharap pasar ini berkembang menjadi pusat ekonomi rakyat, lengkap dengan fasilitas perbankan, apotek, dan minimarket. Harapannya makin banyak keluarga PKH yang siap graduasi mandiri,” tambah Lilis.
Target Penurunan Kemiskinan hingga di Bawah 6 Persen
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa Lampung berada pada jalur yang tepat untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.
Saat ini, Lampung memiliki sekitar 900 ribu keluarga miskin, dengan tingkat kemiskinan 8–10 persen, serta 80 ribu keluarga masuk kategori kemiskinan ekstrem. Adapun jumlah pendamping PKH di Lampung mencapai 1.900 orang yang mendampingi 480 ribu KPM.
“Jika satu pendamping bisa menggraduasi 10 keluarga setiap tahun, maka 20 ribu keluarga bisa keluar dari kemiskinan setiap tahun. Dalam lima tahun, itu berarti 100 ribu keluarga atau 300 ribu jiwa. Sehingga pada 2029, tingkat kemiskinan Lampung dapat turun ke bawah 6 persen,” jelas Gubernur Mirza.
Salah satu kebijakan awalnya sebagai gubernur adalah menaikkan insentif pendamping PKH, menjadikan Lampung sebagai provinsi dengan insentif tertinggi di Indonesia.
“Memberi insentif Rp500 ribu per bulan itu masih jauh lebih kecil dibandingkan manfaat ekonomi yang dihasilkan jika pendamping mampu mengeluarkan puluhan ribu keluarga dari kemiskinan,” tegasnya.
Penguatan Data dan Perluasan Program
Gubernur Mirza juga mengapresiasi para pendamping PKH dan tim kabupaten yang menjadi pionir dalam penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)—sistem data terpadu yang menjadi rujukan seluruh program pemerintah.
“Dengan DTSEN, bantuan tidak lagi diberikan berdasarkan kedekatan, tetapi berdasarkan data. Ini lompatan besar dalam memastikan program tepat sasaran,” ujarnya.
Selain itu, Lampung Tengah juga diproyeksikan menjadi lokasi masuknya berbagai program nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, sekolah rakyat, program peternakan, perikanan kolam, dan sejumlah inisiatif lainnya.
Gubernur meminta agar UMKM PKH, terutama yang telah lulus graduasi, diprioritaskan menjadi pemasok kebutuhan MBG dan dapur-dapur di Lampung Tengah. Ia juga mendorong pendamping membuka akses pasar yang lebih luas bagi usaha keluarga yang telah mandiri.
Fondasi Pembangunan Berawal dari Keluarga Mandiri
Menutup arahannya, Gubernur Mirza menekankan pentingnya keluarga sebagai fondasi utama pembangunan.
“Fondasi pembangunan adalah keluarga yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing. Semua itu hanya bisa terwujud jika kita bergerak bersama, memastikan program tepat sasaran, dan para pendamping bekerja sepenuh hati,” pungkasnya.
