Media90 – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mempercepat agenda swasembada energi nasional melalui penguatan peran Dewan Energi Nasional (DEN) sebagai forum strategis perumusan kebijakan energi jangka panjang. Langkah ini diambil guna memastikan ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor, serta mendorong pemanfaatan sumber daya energi dalam negeri secara optimal dan berkelanjutan.
Presiden Prabowo menilai kemandirian energi merupakan fondasi utama bagi kedaulatan bangsa dan penguatan ketahanan nasional. Oleh karena itu, perencanaan dan pengelolaan energi harus dilakukan secara terintegrasi, berbasis kepentingan nasional, serta mampu mengoptimalkan seluruh potensi energi yang dimiliki Indonesia, baik energi fosil maupun energi baru dan terbarukan.
“Kita harus mandiri di bidang energi. Tanpa kemandirian energi, sulit bagi Indonesia untuk berdiri kuat dan berdaulat,” tegas Presiden Prabowo.
Sejalan dengan arahan Presiden, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa penguatan Dewan Energi Nasional akan menjadi instrumen kunci dalam menyelaraskan kebijakan energi lintas sektor. Menurutnya, DEN memiliki peran strategis sebagai pusat koordinasi kebijakan untuk memastikan arah pembangunan energi nasional selaras dengan visi dan prioritas Presiden.
“Dewan Energi Nasional akan menjadi forum utama dalam merumuskan kebijakan energi yang terukur, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan nasional,” ujar Bahlil.
Bahlil menjelaskan, fokus kebijakan energi ke depan mencakup percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan, optimalisasi produksi minyak dan gas bumi dalam negeri, serta peningkatan efisiensi dan konservasi energi. Seluruh kebijakan tersebut diarahkan untuk membangun sistem energi nasional yang andal, terjangkau, dan memiliki daya saing tinggi di tingkat global.
Selain itu, pemerintah akan terus memperkuat sinergi antara kementerian dan lembaga terkait, BUMN, serta para pemangku kepentingan di sektor energi guna memastikan implementasi kebijakan berjalan secara efektif dan konsisten. Upaya ini sekaligus menegaskan komitmen negara dalam mewujudkan kedaulatan energi sebagai fondasi utama pembangunan nasional yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
