Media90 – Polemik anggaran mobil dinas senilai Rp8,5 miliar menjadi perbincangan luas di media sosial setelah disorot oleh Ferry Irwandi. Melalui unggahannya, ia mempertanyakan urgensi pembelian kendaraan dinas dengan nilai fantastis tersebut, terutama jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat yang dinilai lebih mendesak.
Dalam pernyataannya, Ferry memaparkan sejumlah simulasi pemanfaatan dana Rp8,5 miliar yang menurutnya berpotensi memberikan dampak ekonomi lebih besar bagi publik. Ia menilai, anggaran sebesar itu dapat dialokasikan ke berbagai sektor produktif yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 3 hingga 5 kilometer. Selain itu, dana tersebut juga bisa digunakan untuk pembangunan puskesmas tipe D, pengadaan fasilitas cold storage berkapasitas 30 hingga 50 ton, hingga pembentukan dana bergulir untuk ratusan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ferry juga merinci potensi dampak ekonomi dari penguatan sektor UMKM. Ia menyebut, jika 200 pelaku usaha masing-masing mengalami peningkatan omzet sebesar Rp3 juta per bulan, maka akan terjadi perputaran ekonomi tambahan mencapai Rp600 juta per bulan atau sekitar Rp7,2 miliar dalam setahun.
“Uang Rp8,5 miliar itu bisa dapat itu semua. Dana bergulir ke ratusan UMKM, bangun sentra produksi,” tulisnya dalam unggahan tersebut.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti alasan operasional kendaraan dinas yang dianggarkan. Menurutnya, jika kendaraan tersebut digunakan untuk aktivitas lapangan atau medan berat, maka kendaraan jenis pick-up double cabin dinilai sudah cukup memadai tanpa harus mengeluarkan anggaran hingga miliaran rupiah.
Pernyataan ini pun memicu diskusi publik mengenai prioritas belanja pemerintah, khususnya dalam konteks transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran negara. Banyak pihak mulai mempertanyakan apakah alokasi dana tersebut sudah sejalan dengan kebutuhan masyarakat luas.
Hingga kini, polemik terkait anggaran mobil dinas Rp8,5 miliar masih ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan besaran nominal, tetapi juga menyentuh aspek akuntabilitas dan efektivitas kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Perdebatan yang muncul menunjukkan tingginya perhatian masyarakat terhadap pengelolaan anggaran publik, sekaligus menjadi pengingat pentingnya transparansi dan prioritas dalam setiap kebijakan pemerintah.
