Media90 – Akun Threads resmi milik Polres Metro Jakarta Barat, yakni @polres_jakbar, menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial. Perhatian publik bukan hanya tertuju pada isi unggahan tentang Daftar Pencarian Orang (DPO), tetapi juga pada komentar netizen yang memenuhi kolom tanggapan.
Dalam unggahan tersebut, pihak kepolisian meminta bantuan masyarakat untuk memberikan informasi terkait keberadaan seseorang yang masuk dalam daftar pencarian.
“Dengan ini disampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa telah diterbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Metro Jakarta Barat. Kami memohon bantuan masyarakat yang mengetahui atau memiliki informasi terkait keberadaan DPO dimaksud untuk segera menghubungi:
- Kantor Polisi terdekat
- Layanan Kepolisian: 110
- Penyidik Polsek Kembangan di +62 878-7837-4111,” bunyi unggahan @polres_jakbar di Threads.
Namun respons yang muncul di kolom komentar justru tidak seperti yang diharapkan.
Netizen Curhat Pengalaman dengan Polisi
Alih-alih langsung membantu memberikan informasi, banyak netizen memanfaatkan kolom komentar untuk membagikan pengalaman pribadi mereka saat berurusan dengan laporan ke polisi. Sebagian dari mereka bahkan mengaku enggan membantu karena merasa pernah kecewa sebelumnya.
Salah satu netizen menuliskan keluhannya terkait laporan penipuan yang pernah dialami keluarganya.
“Males ah pak, uang pensiun bapak saya 115 juta raib ditilap penipu hipnotis. Kita laporin polisi, polisinya bilang ‘ga bisa bantu, bukan ranah kami’. Yaa lu pikir itu ranah siapa? Ranah Denny Darko?”
Komentar tersebut langsung mendapat banyak tanggapan dari pengguna lain yang ikut berdiskusi.
Selain itu, ada pula netizen yang membandingkan sistem pencarian buronan di negara lain, seperti Jepang, yang menurutnya memberikan imbalan bagi warga yang membantu menemukan buronan.
“Di Jepang kalau ditulis DPO gitu ada nominal hadiah buat warga yang nemuin. Enak aja minta bantuan warga pengennya gratis.”
Komentar bernada satir juga muncul dari netizen lain yang menyindir proses administrasi ketika warga ingin membuat laporan kepada polisi.
“Saya bantu pak, tolong siapkan surat laporan dari RT RW setempat, surat tanda tidak mampu, fotokopi KTP, KK, SKCK, NPWP, BDSM, LGBTQ, PLTN, BNPKNTIDABRPTU (rangkap 3 lengkap dengan legalisiran kelurahan), akan kami respon selambat-lambatnya dalam 360 x 72 jam.”
Sindiran tersebut dianggap sebagai bentuk kritik terhadap proses administrasi yang menurut sebagian warga cukup rumit.
Sindiran hingga Penolakan Membantu
Beberapa netizen juga menyinggung pengalaman kehilangan barang yang pernah mereka laporkan namun merasa tidak mendapatkan tindak lanjut.
“Giliran motor ortu gue ilang dan udah buat laporan malah gak ada kelanjutan dari kehilangan tersebut. Giliran DPO aja minta bantuan masyarakat.”
Komentar lain bahkan menceritakan pengalaman panjang yang menurutnya belum selesai hingga kini.
“Gua kemalingan pas wedding! Langsung lapor ke kantor elu, disuruh bikin laporan, disuruh kumpulin CCTV sendiri, disuruh cari malingnya sendiri. Dari 2022 sampai sekarang belum ada kelanjutan.”
Tak sedikit pula netizen yang secara terang-terangan menolak membantu pencarian tersebut.
“Cari sendiri! Kerja jangan males! Rakyat susah gak pernah ditolongin!”
Menariknya, ada juga netizen yang mengaku menemukan jejak digital seseorang yang diduga sebagai DPO tersebut dan membagikan temuannya di kolom komentar.
Ia bahkan merangkum kronologi yang menurutnya menunjukkan aktivitas terbaru orang yang dicari tersebut, termasuk perubahan nama akun dan aktivitas ulasan di sebuah restoran sushi.
Fenomena ini menunjukkan bagaimana sebuah unggahan resmi dari lembaga negara di media sosial dapat memicu diskusi luas di ruang publik digital. Alih-alih hanya berisi informasi pencarian buronan, kolom komentar justru berubah menjadi tempat bagi warganet untuk menyampaikan kritik, pengalaman pribadi, hingga sindiran terhadap layanan yang mereka rasakan.
