Media90 – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk segera mengevaluasi dan menindak tegas praktik tambang ilegal. Prabowo menegaskan bahwa tidak ada kepentingan kelompok tertentu yang boleh mengalahkan kepentingan bangsa dan rakyat.
Arahan tersebut disampaikan dalam Taklimat Presiden kepada jajaran Kabinet Merah Putih dan pejabat kementerian/lembaga di kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu, 8 April 2026.
Prabowo menyebut telah menerima laporan mengenai ratusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah di hutan lindung yang perlu ditertibkan. Setelah melakukan verifikasi dengan Kementerian Kehutanan, ditemukan bahwa sebagian tambang tersebut belum mengantongi izin penebangan kayu.
Dalam arahannya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki waktu untuk bersikap lunak terhadap izin tambang bermasalah, termasuk yang melibatkan pihak-pihak dekat atau kelompok tertentu.
“Segera evaluasi. Kalau nggak jelas, cabut semua itu. Kita sudah nggak ada waktu untuk terlalu kasihan. Nggak ada kasihan sekarang. Kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat,” tegas Prabowo.
Presiden juga menekankan bahwa kepentingan pribadi, kelompok, maupun relasi tidak boleh menghambat penertiban sektor pertambangan. “Kepentingan kawan, kepentingan konco, kepentingan keluarga, kepentingan kelompok nomor belakang, ya,” ujarnya.
Prabowo kemudian menanyakan kepada Bahlil mengenai tenggat waktu hasil evaluasi izin tersebut. Ia memerintahkan agar pembenahan izin selesai dalam waktu satu minggu. “Evaluasi segera. Berapa hari laporan kembali ke saya? Dua minggu? Enak aja dua minggu. Satu minggu kita cabut semua IUP, prinsip, prinsip, yang nggak beres itu kita cabut,” katanya.
Prabowo menegaskan bahwa pencabutan izin tambang bermasalah dilakukan untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam berpihak kepada negara dan rakyat. “Harus di tangan negara. Dan kita bisa nanti memperkuat institusi-institusi kita,” tambahnya.
