Media90 – Pemerintah Malaysia secara resmi mengumumkan kebijakan pemblokiran terhadap Grok AI, layanan kecerdasan buatan milik Elon Musk yang terintegrasi dengan platform X. Kebijakan ini diambil hanya beberapa hari setelah Indonesia memutus akses serupa dengan alasan perlindungan data dan penegakan kepatuhan regulasi lokal.
Langkah tersebut menandai meningkatnya tekanan terhadap teknologi AI generatif di kawasan Asia Tenggara, di mana otoritas negara mulai memperketat pengawasan terhadap konten AI yang dinilai berpotensi memicu ancaman sosial maupun keamanan digital.
Alasan Pemblokiran: Dari Privasi, Sensor, hingga Representasi Lokal
Pemblokiran Grok AI dilakukan setelah muncul kekhawatiran mengenai standar penyaringan informasi yang dihasilkan algoritma xAI. Pemerintah Malaysia menilai Grok belum memenuhi kriteria dalam mencegah misinformasi, ujaran sensitif, dan konten yang dianggap berbahaya di ruang digital.
Selain itu, isu privasi juga menjadi sorotan. Pemerintah menilai model bahasa Grok berpotensi mengumpulkan dan menggunakan data pengguna tanpa mekanisme izin yang transparan. Karakteristik Grok yang dikenal sarkastik dan “nyeleneh” juga dinilai tidak selaras dengan nilai dan norma lokal yang berlaku di Malaysia.
Dalam pernyataannya kepada media internasional, pejabat senior Kementerian Komunikasi Malaysia menegaskan posisi pemerintah:
“Kami tidak bisa membiarkan teknologi asing beroperasi tanpa filter memadai terhadap konten menyesatkan. Kedaulatan data warga adalah prioritas utama.”
Pemerintah memperjelas bahwa setiap teknologi asing wajib tunduk pada hukum digital dan etika informasi negara setempat untuk mencegah risiko sosial di kemudian hari.
Tidak Ada Kantor Lokal xAI, Audit Tidak Bisa Dilakukan
Selain faktor konten, Malaysia juga menyoroti ketiadaan perwakilan resmi xAI di Kuala Lumpur yang mempersulit audit teknis terkait keamanan sistem dan perlindungan data.
Tanpa pusat data lokal atau penanggung jawab hukum, otoritas tidak memiliki jalur pengawasan yang sah terhadap operasi Grok. Pemerintah menilai hal tersebut bertentangan dengan prinsip keterbukaan operasional yang menjadi syarat bagi perusahaan teknologi global yang masuk ke pasar Malaysia.
Melalui Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC), pemerintah telah mengirim notifikasi resmi kepada X dan mengklaim telah menemukan penggunaan Grok untuk menghasilkan konten berbahaya secara berulang.
Indonesia Jadi Inisiator, Malaysia Segera Menyusul
Sebelum Malaysia, Indonesia telah lebih dulu memerintahkan penyedia layanan internet untuk memblokir akses Grok AI secara nasional. Kebijakan ini mencakup akses aplikasi maupun website.
Mengutip pernyataan pemerintah Indonesia:
“Setiap platform AI di Indonesia harus memastikan mereka tidak menyalahgunakan data pribadi masyarakat untuk pelatihan model secara sepihak.”
Analis teknologi menyebut langkah Indonesia dan Malaysia sebagai sinyal berubahnya dinamika pengawasan digital:
“Ini menunjukkan bahwa negara berkembang kini berani menantang kebijakan sepihak raksasa Silicon Valley dan memperlakukan AI sebagai isu kedaulatan informasi.”
Kebijakan ini juga memperlihatkan bahwa keamanan digital dan perlindungan privasi menjadi prioritas baru bagi negara-negara di Asia Tenggara.
Upaya Menjaga Kedaulatan Data dan Stabilitas Nasional
Bagi Malaysia dan Indonesia, pemblokiran Grok AI bukan sekadar keputusan teknis, melainkan langkah strategis untuk mempertahankan kedaulatan data, integritas informasi, dan keamanan nasional di tengah penetrasi AI global yang cepat.
MCMC menyatakan bahwa setiap inovasi yang masuk ke ekosistem digital Malaysia wajib patuh pada hukum domestik, terutama terkait audit algoritma, penyimpanan data, dan transparansi operasional.
Arah Masa Depan Grok AI di Asia Tenggara
Masa depan Grok AI di kawasan kini bergantung pada kesiapan Elon Musk dan xAI untuk memenuhi regulasi lokal, termasuk:
✔ pembukaan kantor perwakilan,
✔ penunjukan penanggung jawab hukum,
✔ penerapan pusat data lokal,
✔ audit transparan terhadap mekanisme pelatihan model AI, serta
✔ penyaringan konten otomatis sesuai norma budaya setempat.
Langkah Indonesia dan Malaysia diprediksi menjadi rujukan bagi negara ASEAN lainnya yang tengah merumuskan kebijakan terhadap AI generatif.
Konsistensi antarnegara ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem AI yang lebih aman, transparan, dan bertanggung jawab bagi publik, tanpa menghambat manfaat teknologi bagi perkembangan digital.
