Media90 – Kasus penangkapan CEO OnePlus, Pete Lau, tengah menjadi perhatian global setelah pemerintah Taiwan mengeluarkan surat perintah resmi terkait dugaan perekrutan ilegal lebih dari 70 insinyur lokal. Insiden ini tidak hanya menimbulkan masalah hukum, tetapi juga menyoroti ketegangan geopolitik dan persaingan teknologi antara Taiwan dan China.
Mengapa Pete Lau Jadi Buronan
Pada 13 Januari 2026, Kantor Kejaksaan Distrik Shilin, Taiwan, mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Pete Lau. Ia diduga bekerja sama dengan dua warga Taiwan, Lin dan Cheng, untuk mempekerjakan tenaga kerja terampil tanpa izin resmi. Tindakan ini dianggap melanggar Undang-undang Lintas Selat, yang mengatur hubungan antara masyarakat Taiwan dan China Daratan demi menjaga keamanan nasional.
Undang-undang tersebut mewajibkan perusahaan asal China meminta izin sebelum mempekerjakan warga Taiwan. Dugaan pelanggaran ini memperlihatkan upaya perusahaan teknologi besar memanfaatkan tenaga kerja Taiwan, yang dikenal unggul di bidang semikonduktor dan perangkat lunak.
Jejak Perusahaan Bayangan
Investigasi mengungkap bahwa OnePlus mendirikan perusahaan di Hong Kong pada 2014 dengan nama berbeda. Setahun kemudian, perusahaan tersebut didaftarkan di Taiwan dengan nama “Sonar”. Lin dan Cheng diduga memfasilitasi proses ini.
Antara 2015 hingga 2021, dana lebih dari NT$2,3 miliar (sekitar Rp1,2 triliun) dialirkan melalui perusahaan perdagangan Hong Kong. Dana ini diklaim sebagai pendapatan penelitian dan pengembangan, namun faktanya digunakan untuk membayar gaji karyawan dan membeli peralatan, menandakan strategi sistematis untuk menyamarkan perekrutan tenaga kerja ilegal.
Peran Lin dan Cheng
Lin berperan sebagai direktur R&D yang memimpin tim dan mewawancarai kandidat, sementara Cheng bertindak sebagai perwakilan hukum. Cheng menyatakan bahwa cabang Taiwan berfokus pada riset dan pengembangan OnePlus dan ia hanya menangani perencanaan pajak. Namun, penyidik menilai keduanya tetap memiliki peran kunci dalam mendukung perekrutan ilegal, dengan Lin menjadi penghubung utama Pete Lau dan tenaga kerja lokal, sedangkan Cheng mengurus legalisasi dokumen.
Langkah Taiwan Menghentikan Perekrutan Ilegal
Kasus ini hanyalah salah satu dari praktik serupa. Taiwan telah aktif menindak perekrutan ilegal oleh perusahaan China. Pada 2025, Biro Investigasi Taiwan mencatat lebih dari 100 penyelidikan terhadap perusahaan China yang beroperasi secara ilegal sejak 2020.
Sebanyak 34 lokasi digerebek sebagai bagian dari penyelidikan terhadap 11 perusahaan teknologi, termasuk Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), yang menyamar sebagai entitas Samoa untuk merekrut talenta lokal. Hal ini menunjukkan tantangan serius Taiwan dalam melindungi tenaga kerja berkeahlian tinggi dari praktik ilegal.
Mengapa Taiwan Jadi Target
Taiwan memiliki tenaga kerja unggul di sektor teknologi, terutama semikonduktor. Keahlian ini membuat perusahaan China tertarik merekrut mereka. Pemerintah Taiwan menilai praktik ilegal ini berpotensi membahayakan keamanan nasional karena menyangkut transfer pengetahuan strategis.
Dampak bagi OnePlus dan Industri Teknologi
Kasus Pete Lau menimbulkan pertanyaan besar bagi reputasi OnePlus. Jika terbukti bersalah, hal ini dapat memengaruhi hubungan bisnis OnePlus secara internasional. Lebih jauh, kasus ini menunjukkan bahwa perebutan talenta teknologi kini menjadi bagian dari persaingan geopolitik antara Taiwan dan China, di mana inovasi tidak hanya ditentukan produk, tetapi juga akses ke sumber daya manusia unggul.
Potensi Krisis yang Lebih Besar
Kasus ini bukan sekadar persoalan hukum. Ia mencerminkan ketegangan nyata dalam industri teknologi global: Taiwan berupaya melindungi aset strategisnya, sementara perusahaan China berusaha memperkuat posisinya. Pertanyaannya, apakah kasus ini akan menjadi preseden bagi tindakan hukum lebih tegas terhadap perusahaan lain yang mencoba merekrut tenaga kerja Taiwan secara ilegal?
Perebutan Talenta dan Masa Depan Industri
Peristiwa ini memperlihatkan bahwa perebutan talenta teknologi kini telah menjadi isu strategis global. Taiwan menegaskan komitmennya melindungi tenaga kerja lokal dari perekrutan ilegal, sementara perusahaan China terus mencari cara memperkuat posisi mereka di pasar global.
Regulasi lintas negara kini menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan industri. Jika kasus Pete Lau berlanjut hingga proses hukum tegas, ini bisa menjadi preseden bagi negara lain yang menghadapi tantangan serupa dalam melindungi tenaga kerja unggul mereka.
