Media90 – Kritik di media sosial yang awalnya dianggap sepele berubah menjadi polemik nasional. Seorang pengguna platform X mendadak mengaku menerima email peringatan resmi usai mengunggah konten yang menyoroti menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di sebuah sekolah.
Peristiwa ini memantik perdebatan luas mengenai batas kebebasan berpendapat dan transparansi program pemerintah.
Dapat Email Usai Kritik Menu MBG
Pemilik akun X @glowinbe***** mengungkap bahwa dirinya menerima notifikasi dari pihak X. Dalam email yang dibagikan, tertulis bahwa X menerima permintaan dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait unggahan yang dinilai melanggar hukum di Indonesia.
Email itu juga menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada tindakan penghapusan konten, namun pengguna diberi tahu mengenai kemungkinan konsekuensi hukum dari unggahannya.
Dalam pemberitahuan tersebut tertulis:
“Untuk kepentingan transparansi, kami menulis untuk memberitahukan Anda bahwa X telah menerima sebuah permintaan dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) perihal akun X Anda, @glowinbe****, yang mengklaim bahwa konten berikut melanggar hukum di Indonesia. Kami belum mengambil tindakan apapun terhadap konten yang dilaporkan saat ini sebagai hasil dari permintaan tersebut.”*
X juga menjelaskan bahwa pengguna memiliki hak untuk menempuh jalur hukum atau opsi lainnya terkait permintaan tersebut.
Kronologi Konten yang Diunggah
Sebelum munculnya email tersebut, akun @glowinbe***** lebih dulu mengunggah ulang story milik temannya yang memperlihatkan komposisi menu MBG di sebuah sekolah. Unggahan itu disertai kritik mengenai standar gizi makanan.
Dalam unggahan tersebut tertulis:
“Story temenku. Laillahaillallah. Yang bener aja MBG. Masa burger isi kacang panjang dan wortel. Really???????”
Cuitan ini kemudian viral dan memicu diskusi publik.
Polemik Makin Melebar di Media Sosial
Alih-alih mereda, polemik justru membesar. Banyak pengguna X menilai laporan tersebut sebagai cara membatasi kritik masyarakat, bukan langkah perbaikan program. Unggahan itu dibanjiri komentar bernada protes, mulai dari sindiran hingga kecaman.
Beberapa komentar yang beredar antara lain:
“Speak up langsung dibungkam, negara demokrasi nyatanya?”
“Blokir judol tak mampu, blokir suara rakyat nomor satu”
“@kemkomdigi elu bukannya introspeksi, malah intimidasi. Kocak.”
Kasus ini membuat program Makan Bergizi Gratis kembali menjadi sorotan nasional. Namun bukan terkait manfaat atau implementasinya, melainkan mekanisme pengawasan serta respons terhadap kritik publik.
Bagi sebagian masyarakat, unggahan seperti ini dianggap sebagai masukan evaluatif, bukan tindakan yang perlu dibungkam dengan peringatan hukum.
Disclaimer:
Redaksi tidak bertanggung jawab atas kebenaran cuitan maupun klaim akun X @glowinbe***.** Hingga artikel ini diterbitkan, pihak Komdigi belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan permintaan penghapusan konten tersebut. Redaksi menghormati hak jawab dari semua pihak yang terlibat.
