Media90 – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mendorong penanganan terpadu terhadap konflik antara gajah dan manusia yang selama puluhan tahun terjadi di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Kabupaten Lampung Timur. Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen menuntaskan konflik tersebut melalui pembangunan batas kawasan permanen berbasis kajian teknis serta masukan langsung dari masyarakat desa penyangga.
Rahmat Mirzani Djausal menegaskan, penyelesaian konflik gajah dan manusia di Way Kambas tidak dapat lagi dilakukan dengan pendekatan sementara. Menurutnya, dialog khusus dengan masyarakat desa penyangga TNWK menjadi langkah awal yang krusial untuk menyerap aspirasi, keluhan, dan usulan warga yang selama ini terdampak langsung oleh keberadaan gajah liar.
“Kami ingin mendengarkan langsung dari masyarakat, karena merekalah yang paling merasakan dampak konflik ini. Solusi ke depan harus berangkat dari kondisi riil di lapangan,” ujar Rahmat Mirzani Djausal saat kegiatan mitigasi konflik gajah dan manusia di Balai TNWK, Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur, Sabtu (24/1/2026).
Ia menjelaskan, masukan dari masyarakat akan menjadi dasar utama dalam merumuskan kebijakan mitigasi yang bersifat permanen dan berkelanjutan. Pemerintah menargetkan pembangunan batas kawasan permanen sepanjang hampir 60 hingga 70 kilometer, yang disesuaikan dengan karakter wilayah, mulai dari rawa, aliran sungai, hingga tanah keras.
“Nanti tim teknis akan langsung turun melakukan feasibility study. Kami pastikan pembatas ini kuat, ramah lingkungan, tidak mengganggu pergerakan gajah, dan tidak merugikan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rahmat Mirzani Djausal mengungkapkan bahwa perhatian pemerintah pusat terhadap Way Kambas sangat serius. Presiden RI Prabowo Subianto bahkan menjadikan konflik gajah dan manusia di TNWK sebagai isu prioritas nasional, yang turut dibahas dalam kerja sama strategis di Inggris bersama Raja Charles III.
“Way Kambas akan menjadi percontohan konservasi untuk 57 taman nasional di Indonesia. Ini menunjukkan perhatian Presiden RI bukan sekadar wacana, tetapi komitmen nyata yang dibawa hingga forum internasional,” katanya.
Gubernur menambahkan, TNWK dipilih sebagai proyek percontohan nasional karena memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Kawasan seluas sekitar 125.000 hektare ini berbatasan langsung dengan wilayah permukiman hampir 800.000 jiwa. Keberhasilan mitigasi konflik di Way Kambas diharapkan dapat menjadi model nasional dalam penanganan konflik satwa liar dan manusia.
Selain pembangunan batas kawasan permanen, Pemerintah Provinsi Lampung juga akan memperkuat pengamanan serta pelibatan masyarakat sekitar kawasan. Gubernur mengakui, jumlah polisi hutan yang saat ini hanya 39 orang sangat tidak sebanding dengan luas kawasan TNWK.
“Penguatan sumber daya manusia dan peran masyarakat menjadi bagian penting agar upaya mitigasi ini berjalan efektif dan berkelanjutan,” pungkasnya.
