Media90 – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan sejumlah usulan konkret terkait pembangunan infrastruktur dan transportasi kepada Komisi V DPR RI. Usulan tersebut disampaikan dalam pertemuan Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Hamka B. Kady, dalam rangka peninjauan sarana dan prasarana infrastruktur transportasi di Provinsi Lampung, Kamis (29/1/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Lampung menegaskan bahwa dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat krusial bagi percepatan pembangunan daerah, mengingat keterbatasan kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi Lampung.
“APBD Lampung yang hanya berkisar Rp6,9 triliun sangat tidak memungkinkan untuk membangun infrastruktur secara masif secara mandiri. Karena itu, kami menyusun sejumlah usulan prioritas yang kami harapkan dapat diperjuangkan oleh Komisi V DPR RI,” ujar Rahmat Mirzani Djausal.
Salah satu usulan utama yang disampaikan adalah peningkatan dan pelebaran jalan nasional. Gubernur Mirza menyoroti tingginya beban jalan di Lampung akibat padatnya arus logistik, terutama komoditas pertanian dan angkutan batu bara. Kondisi tersebut dinilai berkontribusi terhadap penurunan kualitas jalan dan meningkatnya risiko kecelakaan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung mengusulkan pelebaran pada sejumlah ruas jalan strategis, khususnya jalur Bandar Lampung–Tanggamus–Biha yang menjadi jalur vital distribusi barang dan mobilitas masyarakat.
Selain itu, Gubernur Lampung juga mengusulkan peningkatan status beberapa ruas jalan provinsi menjadi jalan nasional. Salah satu ruas yang diusulkan adalah jalur Liwa–Sumatera Selatan (Sumsel), agar pemeliharaan dan peningkatan standar kemantapan jalan dapat ditopang melalui pendanaan APBN.
Di sektor perkeretaapian, Gubernur Mirza mengusulkan pembangunan jalur kereta api ganda (double track) guna mengurangi beban jalan raya dan memperlancar arus logistik. Usulan tersebut mencakup segmen Giham–Martapura hingga wilayah Sumatera Bagian Selatan, serta segmen Sukamenanti–Kotabumi.
Pembangunan jalur ganda ini ditujukan untuk memisahkan jalur kereta penumpang dan kereta logistik, khususnya angkutan batu bara rangkaian panjang (Babaranjang). Dengan pemisahan tersebut, efisiensi dan keselamatan transportasi barang diharapkan meningkat secara signifikan.
Gubernur Lampung juga menyoroti belum tersedianya sistem transportasi massal yang memadai di Kota Bandar Lampung. Untuk itu, ia mengusulkan pengadaan Bus Rapid Transit (BRT) sebagai solusi untuk melayani mobilitas masyarakat sekaligus mengurai kemacetan di ibu kota provinsi.
Selain transportasi perkotaan, akses infrastruktur menuju kawasan Kotabaru di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, turut menjadi perhatian. Gubernur Lampung meminta dukungan prioritas anggaran untuk pembangunan akses jalan menuju kawasan Kotabaru seluas 1.300 hektare.
Kawasan tersebut diproyeksikan sebagai pusat pemerintahan baru dan pusat pendidikan terpadu yang akan menampung sekitar 10 universitas serta berbagai pusat pendidikan dan pelatihan (diklat). Pengembangan Kotabaru diharapkan menjadi solusi jangka panjang atas tingginya tingkat kepadatan di Kota Bandar Lampung.
Terakhir, Gubernur Mirza juga mengusulkan peningkatan konektivitas jalan tol menuju pelabuhan dan kawasan industri guna mengatasi bottleneck logistik. Usulan tersebut mencakup pembangunan Jalan Tol Lematang–Pelabuhan Panjang yang menghubungkan langsung Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dengan pelabuhan dan kawasan industri.
Menurutnya, pembangunan akses tol ini sangat vital untuk mendukung peran Lampung sebagai daerah penyangga dan hilirisasi pangan nasional, sekaligus meningkatkan daya saing logistik regional.
