Media90 – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menunjukkan kinerja positif dalam menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi daerah. Hal ini tercermin dari inflasi Lampung pada Januari 2026 yang tercatat 1,9 persen, terendah di Sumatera dan termasuk dalam 10 provinsi dengan inflasi terendah secara nasional.
Capaian ini terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara daring, diikuti oleh Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Politik Pemprov Lampung, Achmad Saefulloh, dari Ruang Command Center Lantai II, Senin (9/2/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian.
Dalam rapat, Tito menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tercatat 5,11 persen (yoy), sementara inflasi nasional berada di angka 3,55 persen, meningkat dibanding periode sebelumnya sebesar 2,92 persen. Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan inflasi agar kepentingan konsumen dan produsen tetap berjalan beriringan.
“Komoditas penyumbang inflasi tertinggi Januari 2026 dibanding Januari 2025 berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 15,22 persen, terutama emas perhiasan, serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 11,93 persen,” ujar Tito Karnavian.
Kenaikan tarif listrik terjadi karena pada Januari–Februari 2025 pemerintah masih memberikan subsidi 50 persen bagi pelanggan listrik 2.200 VA ke bawah, sedangkan pada 2026 subsidi tersebut tidak lagi diberikan.
Meski demikian, Tito menekankan jika dilihat secara month-to-month, kondisi nasional justru menunjukkan deflasi dari 0,64 persen pada Desember 2025 menjadi -0,15 persen pada Januari 2026, yang menandakan harga barang dan jasa relatif terkendali. Penyumbang deflasi utama berasal dari kelompok makanan dan minuman (-1,03 persen) serta transportasi (-0,46 persen).
Sejalan dengan kondisi nasional, Lampung juga mencatat kinerja pengendalian harga yang sangat baik. Indeks Perubahan Harga (IPH) Lampung turun sebesar -0,08 persen pada Minggu I Februari 2026, menandakan stabilitas pasokan dan harga komoditas strategis tetap terjaga.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menjelaskan inflasi Januari 2026 yang relatif tinggi secara nasional disebabkan oleh fenomena Low Base Effect, khususnya akibat penyesuaian tarif listrik. Ia memproyeksikan kondisi ini akan kembali normal pada Maret dan April 2026.
Pada Minggu pertama Februari 2026, terdapat 22 provinsi yang mengalami penurunan IPH, sementara 18 provinsi mengalami peningkatan. Lampung mencatat penurunan IPH sebesar 0,08 persen, yang disumbang oleh turunnya harga cabai merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras.
Capaian ini menegaskan komitmen dan sinergi Pemprov Lampung bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta keterjangkauan harga kebutuhan pokok bagi masyarakat.
Dengan inflasi yang rendah dan stabil, Lampung semakin memperkuat posisinya sebagai provinsi dengan iklim ekonomi kondusif, ramah bagi masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
