Media90 – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menunjukkan kinerja positif dalam menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi daerah. Capaian tersebut tercermin dari tingkat inflasi Lampung pada Januari 2026 yang tercatat sebesar 1,9 persen, terendah di wilayah Sumatera dan masuk dalam 10 provinsi dengan inflasi terendah secara nasional.
Capaian ini terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti secara daring oleh Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Politik Pemprov Lampung, Achmad Saefulloh, dari Ruang Command Center Lantai II, pada Senin (9/2/2026).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, yang menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar 5,11 persen (year on year). Sementara itu, inflasi nasional berada di angka 3,55 persen, meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat 2,92 persen (yoy).
Menurut Tito, menjaga keseimbangan inflasi menjadi hal krusial agar kepentingan konsumen dan produsen dapat berjalan secara beriringan. Ia menjelaskan bahwa komoditas penyumbang inflasi tertinggi pada Januari 2026 dibandingkan Januari 2025 berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 15,22 persen, terutama dipicu oleh kenaikan harga emas perhiasan. Selain itu, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga turut menyumbang inflasi sebesar 11,93 persen.
“Kenaikan tarif listrik terjadi karena pada Januari–Februari 2025 pemerintah masih memberikan subsidi 50 persen bagi pelanggan listrik 2.200 VA ke bawah. Pada tahun 2026 ini, subsidi tersebut tidak lagi diberikan,” jelas Tito Karnavian.
Meski demikian, Tito menekankan bahwa jika dilihat dari sisi inflasi bulanan (month to month), kondisi nasional justru menunjukkan deflasi, dari 0,64 persen pada Desember 2025 menjadi -0,15 persen pada Januari 2026. Kondisi ini dinilai sebagai kabar baik karena menunjukkan harga barang dan jasa secara umum masih terkendali.
Deflasi tersebut disumbang oleh kelompok makanan dan minuman sebesar -1,03 persen, serta kelompok transportasi sebesar -0,46 persen. Sejalan dengan kondisi nasional, Provinsi Lampung juga mencatat kinerja pengendalian harga yang sangat baik.
Berdasarkan data Indeks Perubahan Harga (IPH), Lampung mengalami penurunan sebesar -0,08 persen pada Minggu I Februari 2026, yang menunjukkan stabilitas pasokan dan harga komoditas strategis di daerah tetap terjaga.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa inflasi nasional Januari 2026 yang relatif tinggi dipengaruhi oleh fenomena Low Base Effect, khususnya akibat penyesuaian tarif listrik pada Januari dan Februari. Ia memproyeksikan kondisi tersebut akan kembali normal pada Maret hingga April 2026.
Pada Minggu pertama Februari 2026, tercatat 22 provinsi mengalami penurunan IPH, sementara 18 provinsi mengalami peningkatan. Lampung kembali mencatat penurunan IPH sebesar 0,08 persen, yang didorong oleh turunnya harga cabai merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras.
Capaian ini menegaskan komitmen dan sinergi Pemprov Lampung bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta keterjangkauan harga kebutuhan pokok bagi masyarakat.
Dengan tingkat inflasi yang rendah dan stabil, Lampung semakin memperkuat posisinya sebagai provinsi dengan iklim ekonomi yang kondusif, ramah bagi masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
