Media90.id – Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Pengembang Indonesia (PI) se-Sumatera yang digelar di Hotel Azana, Bandar Lampung, Senin (13/7/2026), menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pengembang, pemerintah, dan sektor perbankan dalam mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat.
Rakorwil yang diinisiasi DPD PI Lampung tersebut juga menjadi ruang bagi pengembang dari berbagai daerah untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan.
Berbagai persoalan itu diharapkan dapat ditindaklanjuti bersama pemerintah maupun lembaga keuangan, termasuk hingga tingkat pusat. Dengan begitu, hambatan dalam pembangunan perumahan dapat segera dicarikan solusi.
Ketua DPP PI, Barkah Hidayat, mengatakan Rakorwil tersebut berawal dari inisiatif DPD PI Lampung setelah sebelumnya DPP PI mempertemukan pengembang dengan sejumlah pemangku kepentingan, seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), BP Tapera, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
“Pertemuan ini memberikan manfaat bagi anggota, sehingga perlu dikembangkan dalam forum yang lebih luas, Lampung menginisiasi untuk bisa melaksanakan rapat koordinasi wilayah se-Sumatera di sini,” kata Barkah Hidayat.
Menurut Barkah, kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi pemicu bagi daerah lain untuk menggelar forum serupa. Sejumlah wilayah di Pulau Jawa hingga Sulawesi disebut juga mulai tertarik melaksanakan kegiatan yang sama.
“Ini juga menjadi pionir untuk pelaksanaan hal seperti ini. Rakorwil ini menjadi wadah untuk mempertemukan langsung persoalan pengembang di daerah, dengan pemerintah maupun lembaga pembiayaan,” ujar Barkah.
Barkah menilai persoalan perizinan dan pembiayaan dapat dibahas secara bersama-sama sehingga mata rantai hambatan dalam pembangunan perumahan bisa dipangkas.
“Ketika ada masukan-masukan, kami coba atasi di tingkat pusat, bahkan kami hadirkan DPD, sehingga pemerintah pusat tahu masalahnya. Itu yang lebih mempercepat mata rantai permasalahan bisa diatasi,” sebut Barkah.
Dia juga menilai peluang untuk meningkatkan pembangunan rumah secara nasional masih terbuka lebar. Pengembangan kawasan secara bertahap hingga tingkat kecamatan dinilai dapat meningkatkan kontribusi pengembang dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.
Sejalan dengan hal tersebut, BP Tapera menilai penguatan kolaborasi dengan asosiasi pengembang menjadi salah satu langkah penting untuk menekan backlog perumahan.
SVP Strategis Marketing I BP Tapera, Mungki IP, menjelaskan backlog perumahan di Lampung pada 2025 mencapai sekitar 146,5 ribu unit atau sekitar 6,34 persen dari total kebutuhan rumah.
“Sementara kalau secara jumlah di Lampung itu 146,5 ribu pada tahun 2025. Ini merupakan bagian dari upaya kami datang ke wilayah, sehingga ini untuk sama-sama meminimalisasi backlog yang ada,” jelas Mungki.
Mungki mengatakan Bandar Lampung menjadi wilayah dengan jumlah backlog tertinggi. Kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari kemampuan ekonomi masyarakat hingga masih terbatasnya informasi mengenai program rumah subsidi.
Untuk mempercepat penyerapan rumah subsidi, BP Tapera saat ini menggandeng 43 bank penyalur dan 22 asosiasi pengembang, termasuk PI.
Pada tahun ini, PI mendapat target penyediaan sekitar 10.510 unit rumah subsidi. Mungki optimistis target tersebut dapat dicapai melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, perbankan, dan asosiasi pengembang.
Rakorwil PI se-Sumatera di Lampung diharapkan tidak berhenti sebagai forum diskusi. Kegiatan tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat menjadi solusi bersama untuk mempercepat pembangunan rumah subsidi sekaligus mengurangi backlog perumahan di daerah.
