Media90 – Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen menekan angka putus sekolah hingga nol pada tahun 2026. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan evaluasi program strategis pendidikan serta penelusuran data peserta didik secara menyeluruh hingga tingkat kabupaten/kota.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Evaluasi dan Penguatan Implementasi Kebijakan Program Strategis yang digelar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung, Rabu (18/2/2026).
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menekankan bahwa seluruh program pendidikan di tahun 2026 harus berjalan sesuai jalur, target, serta indikator yang telah ditetapkan. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan langkah mitigasi terhadap berbagai persoalan yang berpotensi muncul di lapangan.
“Kami memastikan program-program Dinas Pendidikan berjalan sesuai track dan targetnya. Kami juga melakukan perencanaan mitigasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Rahmat Mirzani Djausal.
Ia menambahkan, berbagai faktor seperti kondisi ekonomi dan sosial masyarakat perlu diantisipasi sejak dini agar tidak ada anak yang terlepas dari sistem pendidikan.
“Kami tidak ingin ada anak putus sekolah di tahun 2026 ini. Banyak masalah di lapangan yang bisa menyebabkan itu terjadi, dan itu harus dimitigasi,” tegasnya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung, Thomas Amirico, menyampaikan pihaknya akan melakukan penelusuran data siswa secara menyeluruh. Pendataan dilakukan dengan membandingkan jumlah siswa yang masuk sekolah dengan jumlah lulusan setiap tahunnya.
“Kalau yang masuk 100 siswa dan yang lulus 98, berarti ada dua yang harus kami telusuri. Kami akan cari penyebabnya, apakah faktor ekonomi atau persoalan lainnya,” jelas Thomas Amirico.
Untuk mengatasi siswa yang teridentifikasi tidak melanjutkan pendidikan, Disdikbud Lampung telah menyiapkan tiga opsi solusi, yakni melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), pembelajaran jarak jauh, serta program SMA Terbuka.
Selain itu, pencacahan ulang data Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) juga akan dilakukan agar angka riil partisipasi dan putus sekolah dapat dipetakan secara akurat hingga ke tingkat kabupaten/kota.
Disdikbud Lampung juga akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Lampung untuk memvalidasi data berdasarkan kategori desil ekonomi satu hingga empat. Langkah ini bertujuan memastikan faktor ekonomi sebagai penyebab putus sekolah dapat teridentifikasi secara tepat.
Upaya ini menjadi bagian dari penguatan kebijakan pendidikan di Lampung agar lebih terukur, berbasis data, dan tepat sasaran, sekaligus memastikan setiap anak tetap mendapatkan hak atas pendidikan.
