Media90 – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait mitigasi fenomena El Niño tahun 2026, Jumat (10/04/2026). Rapat ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam merespons potensi kemarau ekstrem yang diperkirakan berdampak luas terhadap sektor pertanian, ekonomi, hingga kehidupan masyarakat.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengatakan fenomena El Nino tahun ini—yang kerap disebut sebagai “El Nino Godzilla”—telah mendapat peringatan serius dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu produksi pangan nasional, khususnya di Lampung sebagai salah satu lumbung pangan utama.
“Kami telah mendapat warning atau peringatan, di mana fenomena ini akan sangat mempengaruhi produksi pangan. Oleh karena itu, keseriusan kami dalam memitigasi El Nino ini sangat diperlukan,” ujar Rahmat Mirzani Djausal.
Ia menekankan, Lampung memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan daerah, tetapi juga sebagai pemasok utama bagi wilayah lain di Indonesia. Pada tahun sebelumnya, produksi gabah Lampung mencapai 3,2 juta ton atau setara sekitar 1,7 juta ton beras.
“Konsumsi masyarakat Lampung tidak lebih dari 800 ribu ton per tahun. Artinya, ada sekitar 900 ribu ton yang selama ini menyuplai kebutuhan pangan di luar daerah. Ini menunjukkan tanggung jawab kita tidak hanya untuk masyarakat Lampung, tapi juga untuk daerah lain,” jelasnya.
Menurutnya, dampak El Nino tidak hanya berpotensi menurunkan produksi pertanian, tetapi juga bisa menimbulkan efek berantai terhadap sektor ekonomi.
Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menjelaskan bahwa berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), fenomena El Nino diperkirakan mulai terjadi pada Mei 2026, dengan puncak musim kemarau berlangsung pada Juli hingga September 2026.
“El Nino ini berpotensi menimbulkan kemarau yang sangat ekstrem. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi sudah menjadi informasi publik yang harus disikapi dengan langkah nyata. Kabupaten/kota harus mulai mengantisipasi risiko kekeringan dari sekarang,” ujar Jihan.
Dampak El Nino diprediksi meluas ke berbagai sektor, mulai dari pertanian, hortikultura, perkebunan, hingga permukiman yang berpotensi mengalami krisis air bersih. Selain itu, kondisi cuaca kering juga berisiko meningkatkan kasus gangguan kesehatan seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut.
Dalam upaya mitigasi, pemerintah daerah menyiapkan sejumlah langkah strategis lintas sektor. Di bidang pertanian, dilakukan percepatan tanam pada April hingga Juni 2026, penggunaan varietas tahan kekeringan, pompanisasi, serta optimalisasi program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).
Di sektor sumber daya air, langkah yang disiapkan meliputi revitalisasi embung dan sumur bor, distribusi air bersih, serta penyediaan irigasi darurat dengan melibatkan berbagai instansi seperti Dinas PSDA, PUPR, PDAM, hingga Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Selain itu, pemerintah daerah juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya pada periode Mei hingga Oktober 2026. Upaya yang dilakukan antara lain pembentukan atau pengaktifan kembali satuan tugas (satgas), patroli hotspot, serta penegakan larangan pembakaran lahan.
Di sektor kesehatan, koordinasi antara Dinas Kesehatan dan rumah sakit diperkuat untuk mengantisipasi lonjakan kasus ISPA, sekaligus memastikan ketersediaan air bersih dan sistem surveilans penyakit berjalan optimal.
Dari sisi perencanaan dan koordinasi, Bappeda dan BPBD juga diminta rutin menggelar rapat lintas organisasi perangkat daerah (OPD) guna memantau indikator perkembangan serta menetapkan status darurat jika diperlukan.
