Media90 – Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan capaian yang signifikan. Data Badan Gizi Nasional (BGN) per 20 Oktober 2025 mencatat, sebanyak 36.773.520 penerima manfaat telah merasakan langsung dampak program tersebut, mencakup anak usia PAUD, siswa SD hingga SMA, serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di seluruh Indonesia.
Untuk mendukung pelaksanaan program ini, BGN melaporkan keberadaan lebih dari 12.500 Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kini aktif beroperasi di berbagai daerah. Kehadiran dapur tersebut menjadi tulang punggung distribusi makanan bergizi yang aman, higienis, dan sesuai standar di setiap wilayah.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, perluasan jumlah SPPG menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memastikan program MBG berjalan efektif dan merata. Setiap SPPG, kata dia, berperan penting sebagai dapur komunitas yang mengolah dan menyalurkan makanan bergizi sesuai standar nasional.
“Pemerintah terus memperluas jangkauan layanan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), agar seluruh masyarakat memiliki akses setara terhadap layanan gizi,” ujar Dadan dalam keterangannya, Rabu (22/10/2025).
Program MBG disebut sebagai salah satu langkah strategis pemerintahan Prabowo–Gibran dalam memperkuat fondasi kesejahteraan rakyat. Sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang luas.
Menurut Dadan, pelaksanaan MBG telah membuka banyak lapangan kerja baru di berbagai daerah. Ribuan tenaga kerja terserap langsung di dapur SPPG—mulai dari juru masak, petugas distribusi, staf administrasi, hingga tenaga kebersihan.
Selain itu, munculnya ribuan pemasok bahan pangan lokal dan pelaku UMKM turut memperkuat rantai pasok program, sekaligus mendorong tumbuhnya wirausaha baru di sektor pangan dan logistik. Lebih jauh, Dadan menilai program MBG juga memicu industri turunan di berbagai sektor, mulai dari produsen peralatan makan, wadah makanan (ompreng), perlengkapan dapur, hingga penyedia alat uji cepat keamanan pangan.
Kehadiran industri pendukung ini, lanjutnya, menjadi bagian dari ekosistem ekonomi baru yang menopang keberlanjutan program di masa mendatang.
“Pertumbuhan industri lokal dan pelaku usaha kecil di sekitar program MBG menjadi bukti kebijakan ini tidak hanya memperkuat gizi masyarakat, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi daerah,” ujar Dadan.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati menegaskan, lembaganya terus memperkuat aspek regulasi, pembinaan, dan komunikasi publik untuk menjaga kualitas pelaksanaan program. Seluruh kegiatan MBG di lapangan, katanya, dilaksanakan berdasarkan regulasi yang jelas, transparan, dan akuntabel.
Menurut Khairul, BGN secara rutin melakukan pembinaan dan monitoring terhadap pengelola SPPG di berbagai daerah untuk memastikan setiap dapur beroperasi sesuai standar keamanan dan kelayakan pangan nasional.
BGN juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi, agar masyarakat dapat memahami manfaat dan perkembangan program dengan baik.
“BGN berkomitmen menjaga transparansi dan mendorong partisipasi publik dalam pelaksanaan program MBG. Keterlibatan masyarakat menjadi kunci agar program ini tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga semakin berdampak luas,” tegas Khairul.
Dengan jangkauan lebih dari 36 juta penerima manfaat dan ribuan dapur gizi aktif di seluruh Indonesia, program MBG kini menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang paling dirasakan langsung oleh masyarakat. Capaian tersebut sekaligus menjadi bukti komitmen pemerintahan Prabowo–Gibran dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan memperkuat ketahanan sosial ekonomi nasional.
