Media90 – Wakil Ketua Komisi XII DPR Fraksi Gerindra, Bambang Haryadi, mengaku miris adanya pihak yang mendorong Presiden Prabowo Subianto menaikkan harga BBM di tengah konflik AS-Iran dan negara-negara Teluk. Ia menyebut banyak hoaks beredar yang memicu kepanikan masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan Bambang dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Dirjen Migas, Kepala SKK Migas, Kepala BPH Migas, dan Dirut Pertamina Patra Niaga di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2026). Ia menekankan dampak perang di Timur Tengah mengguncang masyarakat.
“Dalam menangani kondisi terakhir pasca terjadinya perang Iran dan Amerika, kita tahu belakangan ini ada banyak hal yang mengguncang masyarakat, dalam hal ini membuat kepanikan,” kata Bambang.
Kritik Terhadap Pihak yang Dorong Kenaikan Harga
Bambang menyoroti sikap pihak-pihak tertentu yang mendorong kenaikan BBM, meski Prabowo berkomitmen tidak ingin membebani rakyat. Ia menyebut hal ini sangat miris.
“Banyaknya hoaks bahkan ada yang sangat kita miris ada pihak-pihak atau tokoh masyarakat, yang biasanya selalu terdepan membela kepentingan masyarakat, tapi ketika ada seorang Presiden yang berani mempertahankan pemerintahannya dengan menetapkan tidak menaikkan harga, malah didorong-dorong menaikkan harga, di mana keberpihakannya?” ujar Bambang.
Ia mempertanyakan sikap tokoh-tokoh tersebut yang biasanya vokal membela kepentingan rakyat, namun kini justru mendorong pemerintah menaikkan BBM.
Hoaks Sisa BBM 21 Hari
Bambang juga menanggapi isu di media sosial tentang sisa BBM hanya 21 hari, yang menurutnya hoaks. Ia menegaskan, angka 21 hari bukan berarti pasokan habis, melainkan kondisi cadangan jika tidak ada pasokan sama sekali.
“Padahal pasokan berjalan secara stabil, dan mayoritas BBM kita didatangkan dari luar Timur Tengah, seperti Angola, Nigeria, bahkan sebagian dari Amerika. Jadi hoaks-hoaks yang diciptakan di media sosial sangat cepat dan masif, seolah-olah BBM kita tidak ada,” jelasnya.
Bambang menekankan pentingnya klarifikasi terhadap informasi yang beredar agar masyarakat tidak panik.
