Media90 – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan komitmen penuh untuk mendukung penanganan dampak bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh secara berkelanjutan. Seiring dengan penetapan status transisi dari masa tanggap darurat ke pemulihan, Kementerian PU memastikan infrastruktur dasar—mulai dari konektivitas, air bersih, sanitasi, hingga hunian—segera berfungsi optimal demi mendukung pulihnya aktivitas sosial ekonomi masyarakat.
Pemerintah Provinsi Aceh menetapkan status transisi melalui Keputusan Gubernur Aceh Nomor 300.2/69/2026, berlaku mulai 30 Januari hingga 29 April 2026, sebagai landasan percepatan penanganan dampak bencana di 14 kabupaten/kota terdampak, termasuk Kota Langsa, Aceh Timur, Kota Lhokseumawe, Bireuen, Pidie, Aceh Tenggara, dan lainnya.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menyatakan bahwa Kementerian PU berkomitmen mendukung pemerintah daerah di setiap tahapan penanganan bencana, mulai dari tanggap darurat hingga rekonstruksi:
“Kami memastikan terus mendukung penanganan infrastruktur dasar di Aceh secara berkelanjutan. Saat ini fokus kami adalah memastikan infrastruktur konektivitas, air bersih, sanitasi, hunian sementara, dan fasilitas publik segera pulih agar masyarakat dapat kembali beraktivitas,” ujar Menteri Dody.
Hingga 30 Januari 2026, Kementerian PU berhasil melakukan pembersihan lumpur dan material bencana di 203 lokasi, termasuk fasilitas umum, perkantoran, sekolah, rumah ibadah, pasar, dan fasilitas kesehatan. Sebanyak 103 lokasi telah rampung ditangani, sementara 100 lokasi lainnya masih dalam proses pengerjaan intensif.
Untuk pemulihan lingkungan, lebih dari 698 ton sampah dan lumpur sisa bencana telah dibersihkan dari permukiman dan akses jalan utama, dengan dukungan 11 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan 10 Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
Pada sektor konektivitas, akses di 38 ruas jalan nasional yang terdampak telah pulih, termasuk dua ruas yang dialihkan melalui jalur alternatif. Semua 16 jembatan nasional yang sempat terputus kini fungsional, sebagian menggunakan Jembatan Bailey, sementara 8 jembatan lainnya masih dalam proses pembangunan permanen.
Di bidang air bersih, Kementerian PU menangani 71 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 10 kabupaten/kota dengan total kapasitas 2.177 liter/detik. Saat ini, 54 SPAM telah beroperasi kembali dengan kapasitas 1.595 liter/detik. Pembangunan sumur bor air dalam dan dangkal juga terus dikebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Selama masa transisi, sebanyak 301 unit sarana air bersih dan sanitasi darurat telah dikerahkan, termasuk IPA mobile, mobil tangki, toilet portabel, toilet darurat, dan toren air.
Terkait hunian sementara (Huntara), Kementerian PU membangun fasilitas di 11 lokasi di 4 kabupaten, menargetkan 972 Kepala Keluarga (KK). Saat ini, beberapa lokasi telah selesai 100% dan 84 KK sudah menempati hunian tersebut, sementara lokasi lain masih dalam tahap konstruksi bertahap.
Untuk mendukung operasional, 815 personel disiagakan di lapangan, terdiri dari 355 personel internal PU, 460 personel BUMN, serta dukungan 581 personel TNI dan partisipasi aktif masyarakat. Alat berat sebanyak 1.044 unit dan 2.447 unit bahan kebencanaan juga disiapkan.
Kementerian PU menegaskan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan akan terus dilakukan agar fase transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh berjalan tepat sasaran dan tepat waktu.
Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat
#SetahunBerdampak
Tentang Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum (PU)
Kementerian PU bertugas membangun dan mengelola infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, dan pengelolaan air. Sejak 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin oleh Dody Hanggodo.
Kontak:
- Facebook: kemenpu
- Instagram: kementerianpu
- X: kemenpu
- TikTok: kemenpu
- Youtube: kemen_pu
