Media90 – Perbincangan terkait pengadaan motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin ramai di ruang publik. Isu ini mencuat setelah muncul klaim pembelian dalam jumlah besar yang memicu tanda tanya mengenai penggunaan anggaran negara.
Di tengah polemik tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui secara rinci terkait realisasi pengadaan tersebut.
Menkeu: Akan Dicek Ulang
Saat dimintai tanggapan, Purbaya menyatakan perlu memastikan kembali informasi yang beredar. Ia mengingat bahwa rencana serupa sebelumnya sempat diajukan, namun tidak disetujui.
“Waktu tahun lalu memang sempat kita tolak, termasuk pembelian komputer dan motor dalam jumlah besar. Tapi untuk sekarang, saya belum tahu detailnya dan akan saya cek kembali,” ujarnya.
Pernyataan ini memunculkan pertanyaan mengenai sinkronisasi antar lembaga dalam pengelolaan program pemerintah.
Lebih lanjut, Purbaya menegaskan bahwa anggaran program MBG seharusnya difokuskan pada kebutuhan utama, yakni penyediaan makanan, bukan pengadaan sarana pendukung dalam jumlah besar.
“Prioritas utama kan untuk makanan. Kalau mitra sudah mendapatkan keuntungan, seharusnya bisa dialokasikan untuk mencicil kebutuhan operasional seperti motor,” tambahnya.
Klarifikasi dari BGN
Menanggapi isu tersebut, Kepala BGN, Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi. Ia membantah kabar yang menyebut pengadaan mencapai 70 ribu unit.
“Informasi 70 ribu unit itu tidak benar. Realisasi saat ini sekitar 21.801 unit dari total yang dipesan,” jelasnya.
Menurutnya, total motor listrik yang direncanakan dalam anggaran tahun 2025 mencapai 25 ribu unit. Meski sebagian unit telah tersedia, kendaraan tersebut belum digunakan karena masih menunggu proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN).
Setelah seluruh tahapan administrasi selesai, motor listrik tersebut akan digunakan untuk menunjang operasional di lapangan, termasuk mendukung tugas Kepala SPPG.
Jadi Perhatian Publik
Polemik ini pun menjadi perhatian luas masyarakat, terutama terkait transparansi serta prioritas penggunaan anggaran dalam program sosial pemerintah.
Publik berharap adanya penjelasan yang lebih terbuka dan komprehensif agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari, sekaligus memastikan program berjalan sesuai tujuan utamanya.
