Media90 – Media sosial kembali diramaikan oleh perbincangan mengenai dugaan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinilai tidak tepat sasaran. Sebuah video yang memperlihatkan seorang warga datang mengambil bantuan pemerintah menggunakan mobil pribadi memicu reaksi keras dari netizen.
Dalam video yang beredar luas tersebut, publik mempertanyakan akurasi pendataan penerima manfaat PKH yang sejatinya ditujukan bagi keluarga kurang mampu. Unggahan itu dengan cepat menyebar dan menuai ribuan komentar bernada kritik, sindiran, hingga kekecewaan terhadap sistem penyaluran bantuan sosial yang dinilai masih memiliki celah.
Kritik Netizen Mengalir Deras di Media Sosial
Gelombang protes pertama kali mencuat di platform TikTok melalui akun @suryawanto05, yang mengunggah video tersebut pada 20 Januari 2026. Dalam rekaman singkat itu, terlihat seorang penerima bantuan datang menggunakan mobil pribadi saat proses pengambilan PKH berlangsung.
Keterangan video yang disertakan pengunggah langsung menarik perhatian warganet. Kalimat bernada sindiran yang mempertanyakan kepantasan penerima bantuan tersebut memicu beragam respons. Tak berselang lama, video itu menyebar ke berbagai platform media sosial lainnya dan memantik diskusi panjang terkait fenomena bansos PKH yang dinilai tidak tepat sasaran.
Keluhan Serupa Muncul di Facebook
Selain di TikTok, polemik serupa juga mencuat di Facebook. Seorang pengguna bernama Gavin Reva Mauliya mengunggah konten terkait di sebuah grup, menyampaikan kekecewaannya terhadap penerima bantuan yang dianggap telah mampu secara ekonomi.
Dalam unggahannya, ia menyoroti sikap penerima PKH yang terlihat percaya diri dan seolah tidak merasa bersalah meski memiliki kendaraan pribadi. Unggahan tersebut kembali memicu perdebatan dan mendapat dukungan dari sejumlah netizen lain yang mengaku pernah menyaksikan atau mengalami kejadian serupa di wilayah masing-masing.
Hingga saat ini, lokasi serta waktu pasti pengambilan bantuan dalam video viral tersebut belum dapat dipastikan. Belum ada pula klarifikasi resmi dari pihak terkait mengenai identitas penerima bantuan maupun mekanisme verifikasi data yang digunakan dalam penyaluran Program Keluarga Harapan.
Polemik ini kembali membuka perbincangan publik mengenai pentingnya validasi data dan pengawasan yang lebih ketat agar bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
