Media90 – Polemik antara Apple dan pemerintah India kembali mencuat setelah raksasa teknologi asal Cupertino itu menolak permintaan New Delhi untuk mewajibkan instalasi aplikasi pelacak nasional, Sanchar Saathi, di setiap iPhone baru. Menurut tiga sumber yang mengetahui pembahasan internal, Apple berencana menyampaikan penolakannya secara formal kepada pemerintah, menyusul meningkatnya kritik publik terkait potensi pengawasan dan risiko politik dari kebijakan tersebut.
Aplikasi Wajib dalam 90 Hari, Tidak Bisa Dinonaktifkan
Pemerintah India sebelumnya meminta seluruh produsen smartphone—termasuk Apple, Samsung, dan Xiaomi—untuk memastikan aplikasi Sanchar Saathi terpasang secara otomatis pada semua perangkat baru dalam waktu 90 hari. Untuk perangkat yang sudah beredar, aplikasi tersebut diwajibkan dikirim melalui pembaruan software.
Sanchar Saathi dirancang untuk melacak ponsel hilang, memblokir perangkat, serta mencegah penyalahgunaan. Namun, yang memicu kekhawatiran adalah instruksi pemerintah agar aplikasi tersebut tidak dapat dinonaktifkan oleh pengguna, sebuah langkah yang dianggap membuka pintu bagi potensi pengawasan terhadap 730 juta pengguna smartphone di India.
Menteri Telekomunikasi India berdalih bahwa kebijakan ini diperlukan untuk memerangi “ancaman serius” keamanan siber serta menekan maraknya penipuan berbasis IMEI dan peredaran ponsel black market. Namun, kelompok oposisi serta aktivis privasi menyebut kebijakan itu sebagai upaya terselubung pemerintah untuk memperluas akses ke perangkat pribadi warga.
Dasar Hukum dan Sanksi yang Masih Mengambang
Perintah instalasi wajib tersebut merujuk pada Peraturan Keamanan Siber Telekomunikasi 2024 dan Undang-Undang Telekomunikasi 2023. Mengutak-atik IMEI adalah pelanggaran berat dengan ancaman hingga tiga tahun penjara dan denda setara Rp923 juta.
Meski demikian, dokumen publik belum menjelaskan hukuman spesifik bagi perusahaan yang menolak instalasi wajib aplikasi ini—apakah berupa denda, penghentian penjualan, atau pemblokiran impor.
Apple Menolak: Risikonya Terlalu Besar
Dua sumber menyebut Apple menolak mandat tersebut secara tegas. Alasannya jelas: kebijakan semacam ini tidak pernah diterapkan di negara mana pun, serta dinilai mengancam integritas keamanan iOS, yang selama ini dibangun dengan kontrol ketat terhadap aplikasi dan privasi pengguna.
Apple juga khawatir aplikasi yang tidak dapat dicopot dan harus terpasang di seluruh perangkat akan membuka celah serius terhadap keamanan sistem dan memberikan preseden buruk pada ekosistem iOS di masa depan.
Meskipun begitu, Apple tidak berencana membawa masalah ini ke pengadilan atau mengeluarkan pernyataan publik. Perusahaan memilih jalur diplomasi tertutup untuk menunjukkan bahwa perintah tersebut tidak dapat dipatuhi tanpa mengorbankan keamanan pengguna.
Pemerintah India Membantah Ada Unsur Pemaksaan
Menteri Telekomunikasi India Jyoatiraditya M. Scindia menyatakan bahwa Sanchar Saathi adalah aplikasi “sukarela dan demokratis”. Ia berdalih pengguna bisa menghapusnya kapan saja—meskipun hal ini bertentangan dengan perintah tertulis tanggal 28 November yang menyebut aplikasi tersebut tidak boleh dinonaktifkan.
Ketidakselarasan ini memicu pertanyaan publik: apakah aplikasi akan tetap dapat dihapus ketika kebijakan resmi mulai berlaku?
Kelompok oposisi tak tinggal diam. Rahul Gandhi bahkan menyebut kebijakan tersebut berpotensi mengubah smartphone menjadi “alat mata-mata negara”, dan menyatakan siap membawa isu itu ke parlemen.
Fungsi Sanchar Saathi dan Alasan Pemerintah Bersikeras
Aplikasi ini digunakan untuk:
-
memverifikasi IMEI,
-
melacak ponsel hilang,
-
memblokir perangkat curian,
-
mencegah penipuan berbasis duplikasi IMEI.
Pasar perangkat bekas di India memang rawan penyalahgunaan IMEI, sehingga pemerintah menilai aplikasi ini penting untuk memerangi maraknya ponsel ilegal dan kejahatan siber.
Samsung dan Xiaomi Masih Mempelajari Aturan
Berbeda dengan Apple yang menolak, Samsung dan Xiaomi disebut lebih fleksibel terhadap kemungkinan perubahan sistem. Namun, sumber internal menyebut pembahasan dilakukan tanpa konsultasi industri, sehingga menciptakan kebingungan dan kekhawatiran luas di kalangan produsen.
Diam di Tengah Gejolak
Hingga kini, baik Apple maupun Kementerian Telekomunikasi India belum memberikan pernyataan resmi terkait penolakan Apple maupun kekhawatiran keamanan yang muncul. Kontroversi ini meningkat pada saat yang sensitif, mengingat Apple sedang menghadapi potensi denda hingga US$38 miliar terkait kasus persaingan usaha di India.
Di tengah keheningan kedua pihak, satu hal menjadi jelas: pertempuran antara privasi pengguna, kendali pemerintah, dan kebijakan keamanan siber nasional sedang memasuki babak baru yang bisa berdampak luas pada industri teknologi global.
