Media90 – Lanskap digital untuk anak-anak di Indonesia mengalami perubahan signifikan mulai akhir Maret 2026. Pemerintah resmi memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, yang dikenal luas sebagai PP Tunas.
Menanggapi aturan ini, platform game global Roblox dilaporkan menyiapkan penyesuaian fitur khusus bagi pengguna di bawah usia 13 tahun. Mereka hanya akan dapat mengakses platform dalam mode offline, sebagai upaya meminimalkan interaksi daring yang berisiko bagi anak-anak.
Pernyataan Pemerintah
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menyampaikan bahwa Roblox berkomitmen untuk menyesuaikan layanannya.
“Roblox menyampaikan rencana penyesuaian fitur untuk pengguna di bawah 13 tahun yang hanya bisa bermain secara offline,” ujar Meutya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Langkah ini dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap PP Tunas, yang mulai berlaku pada Sabtu, 28 Maret 2026.
Upaya Adaptasi Platform Global
Meski konsep mode offline tidak secara eksplisit tercantum dalam PP Tunas, Kominfo mengapresiasi inisiatif Roblox. Menurut Meutya, langkah ini menunjukkan itikad baik untuk meminimalkan risiko eksploitasi anak dan interaksi yang tidak diinginkan di dunia maya.
Namun, ia menegaskan bahwa implementasi teknis masih dalam tahap pembahasan:
“Kemungkinan di bawah usia tertentu, akses online akan di-off-kan,” tambah Meutya.
Hingga kini, Roblox belum merinci jadwal pasti penerapan mode offline, mengingat sistem multiplayer adalah inti pengalaman bermain di platform tersebut.
Kepatuhan Platform Lainnya
Selain Roblox, beberapa platform lain juga menunjukkan kepatuhan. X (sebelumnya Twitter) menaikkan batas usia minimum menjadi 16 tahun khusus untuk Indonesia, sementara Bigo Live menetapkan batas usia 18 tahun.
Sementara itu, TikTok masih meminta waktu tambahan untuk menyiapkan implementasi teknis sepenuhnya.
Ultimatum untuk Platform yang Belum Patuh
Pemerintah juga mengawasi empat platform besar yang belum menyatakan kepatuhan penuh: YouTube, Facebook, Instagram, dan Threads. Meutya menegaskan bahwa jika platform ini tetap menolak menyesuaikan layanannya, Kominfo berwenang menjatuhkan sanksi administratif, termasuk teguran, denda, hingga pemutusan akses sementara di Indonesia.
“Setiap entitas bisnis yang beroperasi di Indonesia wajib mematuhi hukum yang berlaku. Kami masih menunggu kepatuhan dari keempat aplikasi ini,” tegasnya.
Tantangan Sosial dan Edukasi Orang Tua
PP Tunas diundangkan pada 6 Maret 2026 dengan jeda sosialisasi selama 22 hari. Pemerintah menyadari penerapannya bisa memunculkan tantangan sosial. Anak-anak mungkin merasa kehilangan akses ke platform favorit, sementara orang tua harus mengedukasi mengenai batasan usia dan keamanan data di ruang siber.
Meski demikian, langkah ini dinilai penting untuk melindungi generasi muda dari predator daring dan konten yang tidak sesuai usia, serta menciptakan ekosistem digital Indonesia yang lebih aman dan sehat bagi anak-anak.
