Media90 – Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukanlah faktor pemicu kenaikan harga pangan, melainkan inisiatif strategis untuk mendorong produksi dan distribusi pangan nasional. Program yang dikelola bersama sejumlah instansi terkait ini ditargetkan menjangkau hingga 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2025.
Menurut data Badan Gizi Nasional (BGN), hingga Oktober 2025 tercatat lebih dari 13.300 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aktif di seluruh wilayah Indonesia. Program MBG tidak hanya menekankan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat rantai pasok dari petani dan pelaku UMKM pangan lokal hingga distribusi ke daerah terpencil. Pendekatan ini menjadikan MBG salah satu pendorong utama aktivitas ekonomi di sektor pertanian dan pangan nasional.
MBG Bukan Pemicu Inflasi Pangan
Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa MBG tidak menyebabkan kenaikan harga pangan. Pemerintah telah menyiapkan mekanisme pengelolaan dan pengawasan agar program ini tidak mengganggu keseimbangan pasar.
“Program MBG justru mendorong produktivitas dan memperkuat rantai pasok pangan nasional. Skala program yang besar turut menciptakan permintaan tetap bagi hasil panen petani dan produk UMKM lokal, sehingga stabilitas harga bisa lebih terjaga,” ujar Zulkifli Hasan, Rabu (5/11/2025).
Tata kelola MBG telah diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) dan Keputusan Presiden (Keppres) terbaru, memastikan seluruh proses pengadaan, distribusi, dan pengawasan dilakukan secara transparan. Zulkifli menambahkan, “Tidak ada distorsi harga karena semua pengadaan melibatkan petani, koperasi, dan pelaku usaha lokal. MBG memperkuat produksi dalam negeri, bukan menaikkan harga.”
Instrumen Stabilisasi Pasar dan Peningkatan Kesejahteraan
Program MBG juga berperan penting sebagai instrumen stabilisasi pasar. Saat harga hasil pertanian turun di tingkat petani, panen dapat diserap untuk memenuhi kebutuhan program MBG, menjaga kesejahteraan petani. Sementara itu, masyarakat penerima manfaat memperoleh jaminan gizi tanpa terbebani kenaikan harga bahan pokok.
Koordinasi antarinstansi, termasuk Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan Kementerian Kesehatan, terus memastikan seluruh rantai pelaksanaan MBG berjalan optimal. Hingga September 2025, sekitar 31 juta warga telah menerima manfaat langsung dari program ini, dan jumlahnya terus bertambah seiring dengan peningkatan SPPG di berbagai daerah.
Dengan dukungan lintas sektor dan pengawasan terpadu, pemerintah optimistis MBG tidak hanya menjaga stabilitas harga pangan, tetapi juga memperkuat kemandirian pangan nasional, meningkatkan daya beli masyarakat, serta menciptakan fondasi ekonomi yang lebih tangguh bagi petani dan pelaku UMKM di seluruh Indonesia.
