Media90 – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung semakin mengintensifkan upaya penanganan konflik antara manusia dan satwa liar Gajah Sumatera yang berada di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Kabupaten Lampung Timur. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah merencanakan pembangunan tanggul pengaman sepanjang 11 kilometer yang membentang di Kecamatan Way Jepara, wilayah dengan frekuensi konflik tertinggi.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansyah, mengungkapkan bahwa Gubernur Lampung telah mengambil langkah konkret dengan mengajukan dukungan anggaran ke pemerintah pusat guna merealisasikan infrastruktur mitigasi tersebut.
“Gubernur Lampung telah mengajukan proposal senilai lebih kurang Rp105 miliar kepada Menteri Pekerjaan Umum melalui Direktur Jenderal Sumber Daya Air untuk fasilitasi pembangunan tanggul dan akan terus kami follow up agar dapat direalisasikan pada tahun ini,” ujar Yanyan dalam keterangannya, Senin (19/1/2026).
Pembangunan tanggul pengaman ini bertujuan sebagai barier fisik untuk membatasi pergerakan gajah liar agar tetap berada dalam zona konservasi. Upaya ini dinilai krusial untuk menjaga kelestarian populasi gajah sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang bermukim di desa-desa penyangga TNWK.
“Tanggul pengaman ini diperlukan untuk membatasi pergerakan gajah liar agar tidak keluar dari kawasan Taman Nasional Way Kambas serta menurunkan risiko konflik, baik bagi satwa maupun bagi masyarakat,” tambah Yanyan.
Lebih lanjut, Yanyan menjelaskan bahwa tipologi konflik manusia dan gajah bervariasi di setiap daerah, sehingga metode mitigasi harus bersifat adaptif. Menurutnya, klasifikasi konflik terbagi dari tingkat ringan hingga sangat berat, sehingga diperlukan kombinasi desain yang presisi untuk menghasilkan solusi permanen di setiap kilometer batas kawasan.
“Jadi nanti ada wilayah yang perlu dibuat tanggul pengaman, ada yang harus dipasang pagar kejut listrik, dan ada pula wilayah yang hanya perlu dipagar dengan kawat biasa,” jelasnya.
Jika terealisasi, infrastruktur mitigasi sepanjang 11 kilometer tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas patroli petugas dalam pengamanan habitat. Selain aspek teknis, pembangunan ini juga diharapkan memperkuat kolaborasi antara pengelola kawasan dan masyarakat sekitar dalam menekan frekuensi konflik.
Pemprov Lampung menekankan pentingnya keseriusan seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat tindak lanjut rencana tersebut guna mencegah jatuhnya korban sekaligus menjaga keseimbangan konservasi. Dengan keterbatasan anggaran di semua level pemerintahan, Yanyan menegaskan bahwa perlu dicari beragam sumber pembiayaan agar pengamanan batas taman nasional dapat berlangsung jangka panjang dan berkelanjutan.
