Media90 – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memimpin upacara peringatan HUT ke-80 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Hari Guru Nasional (HGN) 2025 di Lapangan Merdeka, Gunung Sugih, Lampung Tengah, Selasa (25/11/2025). Ribuan guru dari seluruh kabupaten/kota di Lampung memadati lokasi sejak pagi.
Sejumlah pejabat turut hadir dalam upacara tersebut, di antaranya Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dan Wakil Bupati Komang Koheri, Asisten Administrasi Umum Setdaprov Lampung sekaligus Ketua PGRI Provinsi Lampung Sulpakar, para kepala OPD Pemerintah Provinsi Lampung, serta perwakilan Forkopimda.
Bertindak sebagai komandan upacara, Ujang Priatna—guru SD Negeri 1 Untoro, Kecamatan Trimurjo—memimpin jalannya prosesi dengan khidmat. Meski terik matahari menyengat, para guru tetap berdiri tegap hingga rangkaian kegiatan ditutup dengan lantunan Hymne Guru.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Rahmat membacakan sambutan tertulis Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Prof. Dr. Abdul Muti, M.Ed. Ia menegaskan bahwa peringatan HGN bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi momen penting untuk meneguhkan kembali peran strategis guru sebagai pilar utama pencerdasan bangsa.
Menurutnya, guru hebat adalah mereka yang mengajar dengan hati, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan terus berinovasi tanpa meninggalkan nilai-nilai Pancasila serta kearifan lokal.
Gubernur juga menyoroti sejumlah persoalan klasik yang masih membayangi dunia pendidikan, mulai dari ketimpangan distribusi tenaga pendidik, kerumitan status kepegawaian, hingga keterlambatan pembayaran tunjangan profesi.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah pusat tengah memfinalisasi kebijakan Sentralisasi Tata Kelola Guru dan Tenaga Kependidikan. Kebijakan ini disebut sebagai langkah monumental dalam memastikan pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas guru di seluruh Indonesia.
Sentralisasi diyakini dapat menjamin pembayaran tunjangan profesi dan tambahan penghasilan yang lebih tepat waktu dan seragam. Selain itu, kebijakan ini memungkinkan redistribusi guru secara lebih adil, termasuk pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik di wilayah 3T, serta memberikan solusi bagi status guru honorer yang selama ini bergantung pada kebijakan daerah.
Kebijakan sentralisasi berjalan seiring dengan program prioritas Kemendikdasmen 2025, seperti pelaksanaan wajib belajar 13 tahun untuk memperluas akses pendidikan hingga SMA/SMK, peningkatan mutu pendidikan vokasi melalui program pusat keunggulan dan kemitraan industri, serta distribusi 1,5 juta buku bacaan bermutu untuk sekolah-sekolah dengan tingkat literasi rendah.
Pemerintah juga terus mendorong pemanfaatan teknologi pembelajaran—mulai dari smartboard hingga platform digital—untuk menciptakan proses belajar yang lebih interaktif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan zaman.
