Media90 – Upaya mengakhiri konflik berkepanjangan antara gajah liar Sumatera dengan warga yang tinggal di desa penyangga Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung Timur, mulai menunjukkan titik terang. Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyiapkan langkah terpadu guna menekan konflik manusia dan satwa liar yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Salah satu langkah strategis yang disiapkan adalah pembangunan pagar pembatas permanen sepanjang sekitar 60 hingga 70 kilometer di sepanjang batas kawasan TNWK Lampung Timur. Proyek tersebut direncanakan mulai dikerjakan pada tahun 2026 dan saat ini telah memasuki tahap survei lokasi.
Pembangunan pagar dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kelestarian lingkungan, keselamatan satwa, hingga efektivitas perlindungan bagi masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan konservasi.
Sambil menunggu pembangunan rampung, pemerintah juga melibatkan personel TNI untuk membantu masyarakat desa penyangga dalam mengantisipasi masuknya kawanan gajah liar ke wilayah permukiman dan lahan pertanian.
Panglima Kodam Raden Inten, Mayjen TNI Kristomei Sianturi, mengatakan bahwa keterlibatan prajurit TNI di lapangan merupakan bagian dari tugas perbantuan kepada pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Personel dari Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan Labuhan Ratu bertugas membantu masyarakat menghalau gajah liar, sekaligus menjaga keamanan desa penyangga TNWK,” ujar Mayjen TNI Kristomei Sianturi dalam keterangannya, Senin (26/1/2026).
Menurutnya, langkah tersebut dinilai sangat krusial mengingat konflik antara manusia dan gajah di kawasan TNWK telah berlangsung sejak puluhan tahun silam. Warga kerap mengalami kerugian akibat rusaknya lahan pertanian dan fasilitas umum, bahkan dalam beberapa kasus konflik berujung pada korban jiwa.
Sementara itu, Bupati Lampung Timur, Ella Siti Nuryamah, menegaskan bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat yang hidup berdampingan dengan kawasan konservasi.
“Selain pembangunan infrastruktur, keterlibatan TNI juga diperlukan untuk menjaga kondusivitas wilayah dan meminimalkan ancaman gajah liar ke permukiman,” ungkap Ella Siti Nuryamah.
Pemerintah menilai, langkah terpadu ini merupakan solusi jangka panjang agar gajah tetap berada di habitat alaminya, sementara masyarakat desa penyangga dapat menjalani aktivitas sehari-hari tanpa dihantui rasa cemas.
Tragedi terbaru yang menewaskan Kepala Desa Braja Asri, Darusmas, akibat serangan gajah liar saat berupaya melindungi wilayahnya, menjadi pengingat bahwa penyelesaian konflik manusia dan gajah di kawasan TNWK tidak lagi bisa ditunda.
