Media90 – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, memaparkan berbagai langkah strategis yang telah ditempuh Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjawab tantangan pembangunan di daerah. Paparan tersebut disampaikan dalam rangkaian Peluncuran Koran Ikatan Jurnalis Provinsi (IJP) Lampung serta peluncuran buku “1 Tahun Mirza–Jihan” yang digelar bersamaan dengan Diskusi Publik Refleksi 1 Tahun Kepemimpinan Pemprov Lampung di Taman Outdoor Gedung Pusiban, Senin (2/3/2026) sore.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Mirza mengungkapkan bahwa awal masa jabatannya dihadapkan pada tantangan fiskal yang cukup berat. Kondisi keuangan daerah, menurutnya, membutuhkan langkah cepat dan terukur agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal tanpa menghambat program prioritas pembangunan.
Ia menjelaskan bahwa sejak sebelum pelantikan, pihaknya telah melakukan percepatan serta pemetaan anggaran secara ketat. Hasilnya, Pemprov Lampung mampu melakukan penyehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui berbagai kebijakan efisiensi dan penataan ulang kewajiban keuangan.
“Singkat cerita, dengan segala upaya, hutang Rp600 miliar lunas ke pihak ketiga, hutang Rp1,2 triliun kepada kabupaten diatur skema-skemanya, efisiensi Rp200 miliar dilaksanakan, itu pun masih bisa menambah jalan Rp400 miliar,” ujar Rahmat Mirzani Djausal.
Selain fokus pada pembenahan fiskal, Gubernur juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat konektivitas wilayah melalui peningkatan kualitas infrastruktur jalan. Ia ingin mengubah persepsi masyarakat terhadap kondisi jalan di Lampung dengan menghadirkan pembangunan yang lebih merata dan berkualitas.
“Visi kami terhadap jalan Lampung, masyarakat bisa bangga dengan jalan-jalan yang ada di Lampung itu sendiri. Pemerintah harus punya tujuan membuat masyarakat Lampung bangga dengan jalan-jalannya,” tegasnya.
Tak hanya pembangunan fisik, transformasi pelayanan publik berbasis digital juga menjadi prioritas utama dalam satu tahun kepemimpinannya. Gubernur Mirza telah menginstruksikan seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadikan kepuasan masyarakat sebagai indikator utama dalam menilai kinerja. Digitalisasi layanan diharapkan mampu menghadirkan birokrasi yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur turut mengapresiasi peluncuran Koran IJP Lampung dan peran insan pers dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, pers memiliki posisi penting sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial yang konstruktif.
Sementara itu, Ketua IJP Lampung, Abung Mamasa, menegaskan bahwa mayoritas masyarakat yang telah memberikan amanah kepada kepemimpinan Gubernur Mirza dan Wakil Gubernur Jihan berhak memperoleh informasi yang jelas dan transparan mengenai kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia juga menepis anggapan bahwa IJP Lampung hanya berperan sebagai saluran hubungan masyarakat pemerintah. Menurutnya, independensi tetap menjadi prinsip utama dalam menjalankan tugas jurnalistik, sehingga fungsi kontrol dan penyampaian informasi kepada publik dapat berjalan secara objektif dan profesional.
