Media90.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan pemenuhan belanja wajib dan pelayanan dasar masyarakat dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Langkah tersebut menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan fiskal sekaligus memastikan berbagai program pembangunan tetap berjalan sesuai target yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan bahwa pemenuhan belanja wajib dan mengikat menjadi prioritas utama sebelum pengalokasian anggaran untuk program-program lainnya.
“Jadi belanja ini wajib ada sebelum program-program lain untuk mendukung target RPJMD,” kata Marindo Kurniawan saat mengikuti asistensi daerah terkait kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi belanja minimum Tahun Anggaran 2026 bersama Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual dari Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (11/6/2026).
Menurut Marindo, kegiatan asistensi yang dilakukan Kemendagri menjadi momentum penting bagi Pemprov Lampung untuk memperoleh berbagai masukan dan rekomendasi strategis dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah.
Ia menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Karena itu, Pemprov Lampung terus berupaya menjaga keseimbangan antara pemenuhan kewajiban pelayanan dasar masyarakat dengan pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan daerah.
“Kami berupaya agar setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat serta mampu mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri memberikan sejumlah masukan terkait penguatan pendapatan daerah, peningkatan kualitas belanja, percepatan pembangunan infrastruktur, serta dukungan terhadap berbagai program prioritas nasional.
Program prioritas tersebut mencakup upaya pengentasan kemiskinan, percepatan penurunan angka stunting, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, hingga pengurangan tingkat pengangguran.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk terus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran sehingga setiap program yang dijalankan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pemprov Lampung menyambut positif berbagai rekomendasi yang disampaikan dalam forum asistensi tersebut. Hasil evaluasi dan masukan dari Kemendagri akan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah serta penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
Melalui penguatan tata kelola fiskal yang lebih baik dan peningkatan kualitas belanja daerah, Pemprov Lampung berharap pembangunan dapat berjalan lebih efektif, pelayanan publik semakin optimal, serta berbagai program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dapat terlaksana secara berkelanjutan.
Dengan menjadikan belanja wajib dan pelayanan dasar sebagai prioritas utama, Pemprov Lampung juga berupaya memastikan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui layanan publik yang lebih baik dan merata di seluruh wilayah Lampung.
