Media90.id – Pelaksanaan Tes Potensi Akademik (TPA) dalam rangka Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA di Provinsi Lampung kembali menjadi sorotan. Tes yang digelar pada Senin (8/6/2026) tersebut menuai berbagai keluhan dari peserta maupun orang tua siswa terkait dugaan lemahnya pengawasan serta gangguan teknis pada sistem ujian berbasis digital.
Sejumlah peserta mengaku kecewa karena pelaksanaan tes dinilai belum berjalan optimal. Mereka menilai berbagai kendala yang terjadi berpotensi memengaruhi hasil seleksi yang seharusnya berlangsung secara objektif dan adil.
Salah satu peserta berinisial NS yang mengikuti ujian di SMA Negeri 2 Bandar Lampung mengungkapkan bahwa pengawasan selama tes berlangsung dinilai kurang maksimal. Menurutnya, kondisi tersebut membuka peluang terjadinya praktik kecurangan oleh sebagian peserta.
NS mengaku melihat adanya peserta yang diduga memanfaatkan celah dalam pengawasan untuk mencari jawaban selama ujian berlangsung. Situasi tersebut membuat peserta yang mengerjakan soal secara mandiri merasa dirugikan karena harus bersaing dalam kondisi yang dianggap tidak sepenuhnya setara.
“Pengawasannya menurut saya kurang ketat. Ada peserta yang diduga bisa melihat atau mencari jawaban tanpa terdeteksi. Ini tentu membuat peserta yang mengerjakan dengan kemampuan sendiri merasa dirugikan,” ujarnya.
Selain persoalan pengawasan, NS juga menyoroti gangguan teknis pada sistem ujian. Ia menyebut proses perpindahan soal atau nomor sering mengalami keterlambatan sehingga mengurangi waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan.
Menurutnya, gangguan tersebut terjadi berulang kali selama pelaksanaan tes dan berdampak pada konsentrasi peserta.
“Ketika berpindah ke nomor berikutnya sering harus menunggu cukup lama. Kalau kondisi seperti ini terjadi berulang, tentu sangat memengaruhi fokus dan kesempatan peserta untuk mengerjakan soal secara maksimal,” katanya.
NS juga menyayangkan tidak adanya penyesuaian waktu pengerjaan meskipun gangguan teknis terjadi berulang kali. Padahal, keterlambatan tersebut bukan disebabkan oleh peserta, melainkan oleh sistem yang digunakan dalam pelaksanaan ujian.
Keluhan serupa datang dari sejumlah orang tua siswa. Mereka mempertanyakan kesiapan penyelenggara dalam menggelar tes yang menjadi salah satu penentu masa depan pendidikan anak-anak mereka.
Salah seorang wali murid, Boy, menilai pelaksanaan TPA tahun ini seharusnya sudah lebih matang mengingat sistem serupa telah beberapa kali diterapkan. Namun, masih muncul berbagai persoalan yang menimbulkan keraguan terhadap kualitas dan transparansi pelaksanaan seleksi.
Menurut Boy, penggunaan perangkat berbasis gawai dalam ujian perlu dievaluasi secara menyeluruh. Selain berpotensi mengalami gangguan teknis, penggunaan perangkat tersebut juga dinilai membuka peluang penyalahgunaan apabila pengawasan tidak dilakukan secara ketat.
“Kalau memang ingin transparan dan objektif, sistem pelaksanaannya harus benar-benar dipersiapkan. Jangan sampai ada celah yang memungkinkan peserta membuka aplikasi lain atau melakukan tindakan yang tidak semestinya saat ujian berlangsung,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa seleksi masuk SMA merupakan tahapan penting yang akan menentukan akses pendidikan siswa ke jenjang berikutnya. Oleh karena itu, proses pelaksanaannya harus dilakukan secara profesional dan mampu menjamin keadilan bagi seluruh peserta.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme seleksi yang digunakan saat ini. Jika diperlukan, penyelenggaraan tes dapat melibatkan perguruan tinggi atau lembaga profesional yang memiliki pengalaman dalam pelaksanaan ujian berbasis teknologi dengan sistem pengawasan yang lebih ketat.
Boy mengatakan para orang tua tentu dapat menerima apabila anaknya tidak lolos karena kalah bersaing secara akademik. Namun situasinya akan berbeda apabila kegagalan tersebut terjadi akibat gangguan sistem atau adanya peserta lain yang memperoleh keuntungan melalui praktik yang tidak sesuai aturan.
“Kalau anak gagal karena kemampuan akademiknya memang belum memenuhi syarat, tentu itu bisa diterima. Tetapi kalau ada dugaan kecurangan atau sistem yang tidak berjalan baik, tentu menimbulkan kekecewaan dan pertanyaan soal keadilan,” tegasnya.
Berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan TPA tahun ini dinilai menjadi alarm bagi penyelenggara pendidikan di Lampung. Sistem seleksi yang dirancang untuk menjaring siswa berdasarkan kemampuan akademik seharusnya mampu menjamin prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.
Terlebih, setiap tahun ribuan siswa bersaing untuk mendapatkan kursi di sekolah negeri favorit. Karena itu, kepercayaan publik terhadap proses seleksi perlu dijaga melalui pengawasan yang ketat, infrastruktur teknologi yang andal, serta mekanisme evaluasi yang terbuka.
Hingga saat ini, pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA di Provinsi Lampung masih berlangsung pada 8 hingga 9 Juni 2026. Berbagai keluhan yang muncul di lapangan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serius agar proses seleksi pendidikan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga benar-benar menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi seluruh peserta.
