BERITA

Harga Pangan di Lampung Paling Stabil se-Indonesia Pekan Kedua September 2025, Ini Strategi Pemprov

209
×

Harga Pangan di Lampung Paling Stabil se-Indonesia Pekan Kedua September 2025, Ini Strategi Pemprov

Sebarkan artikel ini
Jadi Provinsi Dengan Harga Pangan Paling Stabil di Pekan Kedua September 2025, Begini Upaya Pemprov Lampung
Jadi Provinsi Dengan Harga Pangan Paling Stabil di Pekan Kedua September 2025, Begini Upaya Pemprov Lampung

Media90 – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual dari Ruang Command Center Dinas Kominfotik Lampung, Selasa (16/9/2025).

Dalam rakor tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan perkembangan harga pangan nasional. Ia menjelaskan, pada pekan kedua September 2025, sebanyak 13 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sedangkan 23 provinsi mencatat penurunan dibanding bulan sebelumnya. Sementara itu, hanya ada dua provinsi dengan harga relatif stabil, yakni Lampung dan Papua Pegunungan.

“Ada dua komoditas yang perlu menjadi perhatian bersama, yaitu beras dan minyak goreng. Walaupun tingkat kenaikannya kecil, level harganya sudah cukup tinggi dan ini yang benar-benar dirasakan oleh konsumen,” ujar Amalia.

Pemerintah Pusat Minta Daerah Konsisten Kendalikan Harga

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, mengingatkan agar kepala daerah tetap konsisten menjaga harga pangan, khususnya beras, meski tren harga terlihat menurun di beberapa daerah.

“Jangan cepat berpuas diri ketika harga beras turun sedikit. Operasi pasar bersama Bulog maupun program intervensi harga lainnya harus terus dilakukan secara rutin,” tegas Tomsi.

Ia juga menyoroti masih ada 93 daerah yang dalam tiga pekan terakhir belum mengalami penurunan harga beras. Untuk itu, Bulog bersama pemerintah daerah diminta meningkatkan volume operasi pasar serta memperluas jangkauan program pangan murah.

Baca Juga:  Youtuber Pratiwi Noviyanthi: Dari Langit Biru ke Panggung Keadilan, Kisah Perjuangannya Membela Mereka yang Terpinggirkan

Bahas Tata Kelola Kependudukan Nasional

Selain isu inflasi, rakor juga membahas peta jalan pembangunan kependudukan. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk usia produktif dengan ketersediaan lapangan kerja.

“Dari total 286 juta penduduk Indonesia, terdapat 192 juta jiwa usia produktif (14–65 tahun). Pemerintah harus hadir memberi peran yang sama, terutama dalam penyediaan kesempatan kerja,” ungkap Wihaji.

Ia menambahkan, ada beberapa langkah kunci dalam tata kelola kependudukan menuju Indonesia Maju, di antaranya:

  • Seluruh penduduk menempuh wajib belajar 12 tahun.

  • Masyarakat memiliki keterampilan atau kompetensi profesi.

  • Setiap penduduk memiliki pekerjaan, baik sebagai job creator maupun job seeker.

  • Tersedianya investasi dan lapangan kerja yang memadai.

  • Seluruh penduduk berkontribusi terhadap pajak penghasilan.

  • Perlindungan sosial, termasuk jaminan kesehatan dan hari tua, berlaku secara universal.

Baca Juga:  Gubernur Lampung Menggandeng Mentan dan Mendag untuk Mendorong Lonjakan Produksi Kedelai

Lampung Fokus Jaga Stabilitas dan Peningkatan SDM

Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti arahan pusat dengan memperkuat koordinasi lintas OPD, baik dalam menjaga stabilitas harga pangan maupun mendukung tata kelola kependudukan.

“Lampung bersyukur menjadi salah satu provinsi dengan harga pangan yang stabil. Namun ke depan, kami akan terus meningkatkan pengawasan, operasi pasar, dan distribusi pangan murah agar masyarakat tetap aman. Di sisi lain, Lampung juga akan fokus mendorong pendidikan, keterampilan, dan lapangan kerja bagi penduduk usia produktif,” pungkas Marindo.

Dengan pencapaian ini, Lampung tidak hanya tercatat sebagai provinsi dengan stabilitas harga terbaik, tetapi juga berkomitmen menghadapi tantangan kependudukan menuju pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih inklusif.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *