Media90 – Badan Pusat Statistik (BPS) RI merilis hasil perkembangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir, Senin (11/11/2025).
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa hingga Oktober 2025, inflasi Indonesia masih terkendali di kisaran target nasional sebesar 2,5 persen. Dari 38 provinsi di Tanah Air, sebanyak 37 provinsi mengalami inflasi, sementara satu provinsi, yakni Papua, mencatat deflasi sebesar -0,92 persen.
“Dari 37 provinsi yang mengalami inflasi, Lampung menjadi provinsi dengan inflasi terendah secara nasional yaitu sebesar 0,30 persen,” ujar Amalia Adininggar Widyasanti.
Capaian tersebut menandai keberhasilan Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjaga stabilitas harga, terutama pada komoditas pangan utama. Sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bulog, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dinilai berjalan efektif melalui strategi penguatan pasokan, kelancaran distribusi, hingga pelaksanaan operasi pasar secara rutin di berbagai wilayah.
Sementara itu, beberapa provinsi mencatat inflasi di atas batas atas target nasional (>3,5 persen), di antaranya Sumatera Barat sebesar 3,87 persen, Riau 3,85 persen, Sulawesi Tengah 3,60 persen, dan Aceh 3,58 persen. Meski begitu, sebagian besar daerah lainnya masih berada dalam rentang inflasi yang terkendali.
Selain laporan inflasi, BPS juga mengungkapkan perkembangan pertumbuhan ekonomi nasional pada Triwulan III tahun 2025 yang mencapai 5,04 persen (year on year). Angka tersebut menunjukkan perekonomian Indonesia masih tumbuh stabil di tengah tantangan ekonomi global.
Beberapa daerah bahkan mencatat pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, seperti Maluku Utara sebesar 39,10 persen, Sulawesi Tengah 7,79 persen, dan Kepulauan Riau 7,48 persen. Namun, dua provinsi masih mengalami kontraksi, yaitu Papua Tengah (-16,11 persen) dan Papua Barat (-0,13 persen).
Dalam kesempatan itu, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menegaskan pentingnya peran kepala daerah dalam menjaga stabilitas harga di wilayah masing-masing. Menurutnya, koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat harus terus diperkuat agar kebijakan pengendalian inflasi berjalan efektif dan konsisten di seluruh Indonesia.
“Upaya pengendalian inflasi ini bukan hanya soal angka, tetapi juga bagian dari tanggung jawab bersama untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga,” tegas Tomsi.
Dengan capaian inflasi terendah nasional, Provinsi Lampung menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian harga yang tepat, kolaboratif, dan responsif dapat menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga kestabilan ekonomi daerah.
