Media90 – Rencana pembangunan kereta gantung di Kota Bandar Lampung menuai kritik dari Ketua Komisi IV DPRD Bandar Lampung, Asroni Paslah.
Ia menilai bahwa proyek tersebut tidak termasuk dalam kebutuhan mendesak dan tidak seharusnya menjadi prioritas utama bagi pemerintah kota.
Menurut Asroni, banyak permasalahan fundamental yang lebih penting untuk segera ditangani, terutama perbaikan sistem drainase untuk mengatasi banjir yang kerap melanda beberapa wilayah di Bandar Lampung.
Asroni juga menegaskan bahwa proyek kereta gantung tidak seharusnya menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama mengingat kondisi infrastruktur perkotaan yang masih memerlukan banyak perbaikan.
Salah satu masalah utama yang disorotnya adalah kondisi drainase yang buruk di beberapa titik, yang dinilai menjadi penyebab banjir di banyak kawasan pemukiman.
Usai melakukan pemantauan di Kecamatan Rajabasa pada Sabtu, 22 Februari 2025, Asroni menyampaikan temuannya mengenai kondisi drainase yang tidak memadai.
Ia menemukan banyak saluran air yang menyempit, tersumbat, dan bahkan tidak memiliki talut penahan air yang layak.
Kondisi ini, menurut Asroni, menjadi faktor utama yang menyebabkan banjir di wilayah tersebut.
“Saya baru saja berada di Rajabasa dan melihat sendiri betapa buruknya kondisi drainase di sana. Banyak saluran air yang tersumbat dan menyempit. Tanpa adanya talut yang memadai, banjir akan terus terjadi,” ujar Asroni.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pemerintah kota seharusnya memprioritaskan upaya mitigasi banjir daripada proyek infrastruktur yang belum mendesak.
“Kita harus memperhatikan skala prioritas. Saat ini, warga Bandar Lampung masih menghadapi banjir karena buruknya sistem drainase.
Ini yang seharusnya diperbaiki terlebih dahulu sebelum memikirkan pembangunan kereta gantung,” tegasnya.
Seorang warga Perumahan Flamboyan Raya, Kelurahan Rajabasa Jaya, Jon, mengungkapkan bahwa banjir terjadi karena jebolnya talut di sekitar pemukiman.
“Ini pertama kalinya banjir terjadi di lingkungan kami, dan penyebabnya adalah talut yang jebol. Air meluap dan masuk ke perumahan sekitar pukul 22.00, naik hingga setinggi lutut,” katanya.
Jon berharap pemerintah segera memperbaiki drainase dan membangun talut yang kokoh sebelum banjir kembali terjadi.
Meskipun Asroni tidak sepenuhnya menolak proyek kereta gantung, ia menyarankan agar proyek tersebut hanya dilakukan jika ada pihak swasta yang bersedia membiayainya.
Menurutnya, penggunaan APBD untuk proyek ini kurang tepat di tengah banyaknya kebutuhan mendesak yang harus ditangani, seperti perbaikan drainase.
“Jika ada investor swasta yang bersedia membangun, silakan saja. Tapi jika menggunakan APBD, lebih baik jangan. Kita harus bijak dalam menentukan prioritas pembangunan,” tambahnya.
Asroni juga mengungkapkan bahwa dalam pembahasan dengan anggota Komisi III DPRD, mereka sepakat untuk mengarahkan alokasi anggaran pada perbaikan drainase, agar dampak banjir di Bandar Lampung bisa diminimalisir.
Selain mengkritisi kebijakan pemerintah, Asroni juga mengingatkan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Menurutnya, salah satu penyebab utama tersumbatnya drainase adalah kebiasaan warga yang masih sering membuang sampah sembarangan ke saluran air dan sungai.
“Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat drainase, dan pembangunan rumah yang tidak memperhitungkan sistem drainase juga memperburuk situasi. Ini harus menjadi perhatian pengembang dan pemerintah agar masalah banjir tidak semakin parah,” jelas Asroni.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang terdampak banjir, Asroni turut terjun langsung ke lokasi dan membagikan bantuan makanan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan akibat banjir.
