Media90 – Memasuki awal tahun 2025, Pemerintah Kota Bandar Lampung menghadapi sejumlah tantangan besar yang menjadi pekerjaan rumah (PR) penting untuk segera diselesaikan.
Dari persoalan lingkungan hingga infrastruktur yang belum optimal, berbagai masalah ini menjadi sorotan publik dan pemerintah daerah.
Salah satu isu yang menghebohkan di akhir 2024 adalah penyegelan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bakung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Penyegelan yang dilakukan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq ini merupakan langkah tegas atas pelanggaran pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.
Menurut Hanif, tindakan tersebut diambil sebagai bentuk pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dinilai belum mampu mengelola sampah dengan baik.
“Penyegelan ini adalah langkah konkret untuk memastikan bahwa pengelolaan sampah harus sesuai dengan aturan dan menjaga kelestarian lingkungan,” tegas Hanif.
Tak berhenti di situ, persoalan lingkungan semakin pelik ketika pada Jumat (17/1/2025) banjir besar melanda Kota Bandar Lampung.
Sebanyak 14.160 unit rumah terendam akibat hujan deras yang mengguyur wilayah ini. Dari 20 kecamatan yang ada, 16 di antaranya terdampak banjir parah.
Kondisi ini memicu keprihatinan dari berbagai pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung.
Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari Fraksi Gerindra, Rizaldi Adrian, menilai perlunya kebijakan strategis dari pemerintah kota untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada.
“Kami butuh political good will dari Wali Kota untuk membangun Bandar Lampung menjadi kota metropolitan yang nyaman untuk ditinggali. Terobosan yang berani dan inovatif sangat dibutuhkan,” ujar Rizaldi pada Selasa (4/2/2025).
Rizaldi menegaskan bahwa DPRD siap mendukung pemerintah dalam kebijakan yang berpihak kepada masyarakat serta mengelola anggaran dengan baik.
“Kami sudah memanggil dinas-dinas terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Perhubungan, untuk memastikan anggaran tahun 2025 dapat terserap dengan baik dan berpihak kepada masyarakat,” jelasnya.
Terkait masalah sampah, Rizaldi menilai pemerintah kota perlu meniru pengelolaan yang sudah berhasil diterapkan di kota-kota besar lainnya di Indonesia.
“Tidak masalah kita belajar dari kota lain, selama itu demi kebaikan masyarakat. Contohnya pengelolaan sampah modern dan sistem drainase yang efektif,” tambah Rizaldi.
Selain itu, Rizaldi juga menyoroti pentingnya perbaikan infrastruktur jalan dan trotoar yang masih banyak mengalami kerusakan.
“Jalan berlubang dan trotoar yang tidak layak harus segera diperbaiki. Ini bukan hanya soal estetika kota, tetapi juga keselamatan dan kenyamanan masyarakat,” ujarnya.
Masalah transportasi umum pun menjadi perhatian. Rizaldi yang juga Fraksi Gerindra ini menyarankan agar pemerintah kota serius membangun sistem transportasi publik yang memadai untuk mendukung mobilitas warga.
“Transportasi umum yang layak adalah salah satu kunci dari kota metropolitan yang maju dan nyaman,” tegas Rizaldi.
Dalam upaya mengatasi banjir, Rizaldi berharap pemerintah kota dapat mencari solusi yang efektif dan inovatif.
“Banjir ini sudah menjadi masalah klasik. Kita harus belajar dari kota-kota yang berhasil mengatasinya, seperti Jakarta dengan program revitalisasi sungai dan saluran drainase,” kata dia.
Ke depan, Rizaldi berharap pemerintah kota dapat lebih responsif dan inovatif dalam menangani berbagai masalah yang ada.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan cara lama. Perubahan besar dan langkah cepat sangat diperlukan agar Bandar Lampung benar-benar bisa menjadi kota yang maju dan nyaman bagi warganya,” pungkasnya.
Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, upaya kolaboratif antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi Kota Bandar Lampung di masa mendatang.
