Media90 – Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Bandar Lampung, Budhi Darmawan, menegaskan komitmennya untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi Pilkada 2024.
Budhi mengakui bahwa menjaga netralitas ASN adalah tugas utama yang harus dilaksanakan selama masa jabatannya.
Dalam pernyataannya pada Kamis, 26 September 2024, Budhi Darmawan menyampaikan bahwa penekanan pada netralitas ASN juga menjadi perhatian dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Tadi saya mendapatkan masukan dari Bawaslu terkait netralitas ASN. Ini menjadi fokus utama saya sebagai Pjs Wali Kota,” ungkapnya.
Budhi berharap melalui koordinasi dan evaluasi bersama berbagai pihak, termasuk Bawaslu Bandar Lampung, netralitas ASN dapat terjaga selama pelaksanaan Pilkada.
“Saya sudah mengimbau kepada para pejabat, dan saya akan keliling ke kecamatan serta kelurahan untuk bertemu dengan camat dan lurah guna menegaskan pentingnya netralitas ASN,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh perangkat pemerintah di Kota Bandar Lampung harus bersikap netral dan tidak berpihak kepada pasangan calon mana pun.
“Pemkot Bandar Lampung harus siap untuk mengampanyekan netralitas ASN pada Pilkada ini,” tegasnya.
Ketua Bawaslu Bandar Lampung, Apriliwanda, juga mengingatkan agar semua pihak berkolaborasi menjaga keamanan dan kelancaran Pilkada.
“Beberapa hal yang kami bicarakan dengan Pjs Wali Kota, termasuk bagaimana Bawaslu dapat bersinergi dengan Pemkot Bandar Lampung untuk menjaga netralitas ASN,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret, Bawaslu berencana mengadakan deklarasi netralitas ASN yang melibatkan seluruh lurah di kota ini. Apriliwanda mengharapkan partisipasi semua lurah dalam acara tersebut, dengan Pjs Wali Kota Budhi Darmawan sebagai narasumber utama.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh lurah hadir dalam deklarasi ini, mengingat pentingnya komitmen kita terhadap netralitas ASN,” tutupnya.
Dengan langkah-langkah yang diambil oleh Budhi Darmawan dan Bawaslu, diharapkan Pilkada 2024 di Bandar Lampung dapat berlangsung dengan adil dan transparan, serta menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan.
