Media90 – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Banjir yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (25/9/2025).
Rapat ini digelar untuk mengantisipasi musim penghujan yang diperkirakan akan berlangsung mulai Oktober 2025 mendatang.
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menegaskan bahwa penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Langkah tersebut mencakup inventarisasi masalah yang pernah terjadi, penguatan sistem drainase, hingga optimalisasi waduk, embung, dan pintu air.
“Saya ingin ada inventarisasi permasalahan banjir, apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum, dan apa yang perlu segera dilakukan. Semua juga harus memperkuat sistem drainase, inspeksi pintu-pintu air, hingga mengoptimalkan waduk dan embung sebagai penampungan air,” kata Jihan.
Selain infrastruktur, Jihan juga mendorong pembangunan sumur resapan di titik rawan banjir, manajemen air terpadu, serta pemanfaatan pompa mobile. Koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), dinilai penting untuk mengendalikan debit air di wilayah Lampung.
Wagub turut menginstruksikan peningkatan sistem peringatan dini bersama BMKG, sekaligus mengoptimalkan aplikasi LampungIn sebagai pusat laporan masyarakat. “LampungIn harus bisa menjadi pusat data laporan warga, agar segera ditindaklanjuti bersama pemerintah kabupaten/kota,” tegasnya.
Kepala BPBD Lampung, Rudy Sjawal Sugiarto, melaporkan bahwa sejak Agustus hingga September 2025 sejumlah bencana banjir telah terjadi di berbagai daerah. Di antaranya, banjir di Tanggamus yang merendam 65 hektare sawah, banjir di Pesawaran yang menimbulkan longsor dan mengganggu akses transportasi, banjir di Pesisir Barat yang merendam kantor pemerintahan, hingga banjir di Suoh, Lampung Barat, yang mengakibatkan lima rumah hanyut.
“Banjir tahun 2025 jauh lebih banyak dibandingkan tahun 2024, karena ini disebabkan adanya anomali cuaca yang diprediksi BMKG,” ungkap Rudy.
Sementara itu, BMKG telah mengeluarkan peringatan dini bahwa musim penghujan akan berlangsung mulai dasarian kedua Oktober 2025 hingga awal 2026. Mengantisipasi hal tersebut, BPBD Lampung bersama BNPB menyiapkan langkah mitigasi lanjutan, termasuk asesmen lapangan dengan melibatkan tenaga ahli.
Kepala Dinas PSDA Lampung, Budhi Darmawan, menambahkan pihaknya tengah melakukan normalisasi aliran sungai secara masif bersama pemerintah kabupaten/kota dan BBWS. Sedangkan Dinas Kesehatan Lampung memastikan kesiagaan layanan kesehatan, termasuk logistik obat-obatan dan fasilitas kesehatan bagi warga terdampak.
Pemprov Lampung menekankan agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera menindaklanjuti hasil rakor tersebut, untuk memperkuat mitigasi sekaligus mempercepat respons darurat bencana banjir di seluruh wilayah Lampung.
