Media90 (media90.id) – Sejumlah tokoh Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar telah mengeluarkan desakan keras untuk melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada bulan Juli tahun ini.
Desakan ini bukanlah keputusan tiba-tiba, sebab sejak satu tahun lalu, para eksponen partai telah mendorong agar Munaslub segera digelar.
Lawrence TP Siburian, salah satu eksponen Partai Golkar, mengungkapkan bahwa diskusi mengenai perlunya Munaslub telah terjadi satu tahun sebelumnya.
“Harusnya kita lakukan Munaslub satu tahun lalu, pada bulan Juni-Juli tahun lalu seharusnya Munaslub berlangsung, tetapi kami mengundurnya hingga sekarang bulan Juli, karena kami memberikan kesempatan pada Pak Airlangga,” ujar Lawrence pada Selasa (25/7/2023).
Menurut Lawrence, kesempatan tersebut telah diberikan kepada Airlangga selama satu tahun, namun para senior di partai merasa bahwa tidak ada perubahan yang signifikan yang telah dilakukan oleh Airlangga.
Ia menyatakan, “Kami melihat tidak ada perubahan. Pertama, dia sebagai calon presiden/calon wakil presiden tidak jelas, kemudian koalisinya juga tidak jelas, dan arah Partai Golkar juga tidak jelas.”
Eksponen lainnya juga menambahkan, “Kami, para senior dan organisasi pendiri, telah menilai dan mengevaluasi kepemimpinan ini. Hal ini berkaitan dengan kemampuan dia untuk memimpin partai.”
Namun, Lawrence menegaskan bahwa desakan untuk Munaslub tidak ada kaitannya dengan pemanggilan Airlangga oleh Kejaksaan Agung baru-baru ini. Desakan ini sudah diajukan jauh sebelum kasus tersebut terjadi.
Meski ada kasus di Kejagung, para eksponen tetap mendesak agar Munaslub dilakukan pada bulan Juli ini, sesuai dengan keputusan mereka yang telah diundur satu tahun sebelumnya.
“Kita minta Munaslub dilakukan pada bulan Juli ini, satu tahun setelah kami mengundurkan rencana Munaslub tahun lalu. Jadi, kita memberi kesempatan pada Kejaksaan Agung untuk mengevaluasi dan mendalami, tetapi Munaslub tetap harus dilaksanakan,” tandas Lawrence.
Sebelumnya, beberapa eksponen Partai Golkar telah menekankan perlunya Munaslub untuk mengganti Airlangga Hartarto.
Dan sekarang, pilihan mereka sudah bulat untuk mendukung Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pengganti Airlangga dalam kepemimpinan Partai Golkar.
Lawrence, yang merupakan Wakil Ketua Umum DEPINAS SOKSI, menyatakan bahwa ada beberapa tokoh yang layak untuk menjadi ketua umum Golkar, termasuk Bahlil Lahadalia yang baru-baru ini menyatakan kesiapannya untuk maju dalam pemilihan ketua umum.
“Ikhtiar kami sudah dibahas satu per satu untuk menentukan tokoh yang tepat untuk menggantikan Pak Airlangga. Tokoh-tokoh seperti Pak Luhut, Pak Bahlil, Pak Agus Gumiwang, Pak Bambang Soesatyo, dan lain-lain sudah kami analisis. Semua dari mereka memiliki kapasitas yang cukup,” jelas Lawrence.
Keputusan untuk mendukung Luhut Binsar Pandjaitan sebagai calon ketua umum didasarkan pada berbagai pertimbangan, termasuk situasi politik terkini dengan Pemilu dan Pilpres yang tinggal tujuh bulan lagi.
Selain itu, perlu diperhatikan batas waktu pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden pada bulan Oktober mendatang.
Atas dasar pertimbangan tersebut, Lawrence berpendapat bahwa Luhut Binsar Pandjaitan adalah sosok yang tepat untuk memimpin Partai Golkar.
Terlebih lagi, Luhut sudah menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar.
Menanggapi desakan tersebut, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa dia tidak terlalu memperhatikan urusan politik nasional.
Dia meminta semua pihak untuk menunggu proses penunjukan calon ketua umum partai. “Lihat saja lah. Saya tidak terlalu memikirkannya,” ujar Luhut pada Senin (24/7/2023).
Sebelumnya, Dewan Pakar Partai Golkar telah mengeluarkan tiga rekomendasi kepada Airlangga sebagai ketua umum Partai Golkar.
Rekomendasi tersebut mencakup pembentukan poros baru di luar koalisi yang sudah ada, deklarasi Airlangga sebagai calon presiden dari Partai Golkar dengan menentukan pasangan calon wakil presiden sebelum Agustus 2023 berakhir, dan menyelenggarakan “Program Airlangga Hartarto Menyapa Rakyat di Seluruh Indonesia” untuk memenangkan Pemilu dan Pilpres 2024.
