Media90 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD setempat, Kamis (9/4/2026).
Suasana paripurna kali ini tampak berbeda dari biasanya, karena seluruh rangkaian acara disampaikan menggunakan dialek Lampung Pesisir. Langkah ini menjadi upaya nyata pemerintah daerah dan legislatif dalam melestarikan budaya serta menghidupkan kembali bahasa daerah yang mulai jarang digunakan di tengah masyarakat.
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Pesisir Barat, Mad Muhizar, S.E., didampingi Wakil Ketua II Muhammad Amin Basri, serta dihadiri 20 dari 25 anggota dewan. Turut hadir Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, bersama jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, menyampaikan bahwa agenda ini merupakan bagian akhir dari rangkaian pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2025. Sebelumnya, proses tersebut telah melalui tahapan penyampaian nota pengantar hingga pembahasan mendalam antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Agenda hari ini adalah kristalisasi dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan, sekaligus menjadi evaluasi bagi kami untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang,” ujar Dedi Irawan.
13 Rekomendasi Strategis DPRD
Dalam rapat tersebut, Juru Bicara Banggar DPRD Pesisir Barat, Eliya Triskopa, memaparkan 13 poin rekomendasi strategis yang menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah. Salah satu sorotan utama adalah sektor infrastruktur, khususnya terkait kemantapan jalan di wilayah Pesisir Barat.
Berdasarkan data yang disampaikan, capaian kemantapan jalan hingga akhir tahun 2025 masih belum optimal. Realisasi baru mencapai 44,52 persen dari target 45 persen. Jika merujuk pada indikator kinerja, capaian tersebut berada di angka 98,93 persen.
DPRD mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur guna mendukung mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain fokus pada pembangunan, penggunaan bahasa daerah dalam forum resmi ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi instansi lain di Pesisir Barat dalam menjaga identitas dan kearifan lokal di tengah arus modernisasi yang terus berkembang.
