Media90 – Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Dinas Pendidikan setempat yang dinilai belum memiliki data komprehensif terkait kondisi infrastruktur sekolah negeri.
Sorotan tersebut mencuat dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pemerintah daerah. Asroni menilai lemahnya perencanaan sektor pendidikan terlihat dari tidak tersedianya peta kerusakan fasilitas sekolah yang seharusnya menjadi dasar utama dalam penyusunan anggaran.
“Data infrastruktur sekolah saja kita belum dapat. Padahal ini hal paling mendasar. Saya baca di LKPJ yang dibahas pansus juga tidak ada,” tegas Asroni, Rabu (8/4/2026).
Menurutnya, Dinas Pendidikan seharusnya telah memiliki pemetaan rinci terkait kondisi gedung sekolah, jumlah ruang kelas yang rusak, fasilitas sanitasi, hingga sarana penunjang proses belajar siswa. Tanpa data tersebut, kebijakan pembangunan dinilai berpotensi tidak tepat sasaran.
“Kita ingin ada peta yang jelas. Gedung mana yang rusak, mana yang harus diprioritaskan. Jangan sampai anggaran disusun tanpa dasar yang kuat,” ujarnya.
Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Asroni mengaku menemukan langsung kondisi memprihatinkan saat melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah dasar negeri di wilayah pinggiran Kota Bandar Lampung.
Ia menyebut masih banyak siswa yang menggunakan kursi belajar tua yang sudah tidak layak pakai, bahkan sebagian merupakan bantuan sejak era 1990-an.
“Saya temukan kursi bantuan tahun 90-an masih dipakai sampai sekarang. Kondisinya rusak, tambal-tambalan, bahkan hampir hancur,” ungkapnya.
Asroni menilai kondisi tersebut tidak seharusnya terjadi di kota besar sekaligus ibu kota Provinsi Lampung. Di beberapa wilayah seperti Sukarame dan Kemiling, fasilitas belajar siswa disebut masih jauh dari standar kelayakan.
“Ini ibu kota provinsi, tapi siswa masih duduk di kursi rombeng. Kalau sekadar coretan mungkin biasa, tapi ini sudah tidak layak sama sekali,” kritiknya.
Ia menegaskan, tanpa data yang akurat, pemerintah berisiko salah dalam menetapkan prioritas pembangunan sektor pendidikan. Bahkan, anggaran berpotensi terserap untuk program yang tidak menyentuh kebutuhan dasar sekolah.
“Kalau tidak ada pemetaan, pembangunan jadi asal jalan. Tidak jelas mana yang harus didahulukan. Jangan sampai anggaran habis untuk hal yang bukan prioritas,” tegas Asroni.
Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung pun mendesak Dinas Pendidikan segera menyusun database dan masterplan pendidikan yang lebih serius, termasuk peta infrastruktur sekolah serta data angka putus sekolah.
“Kita butuh perencanaan yang matang, bukan sekadar laporan administratif. Pendidikan ini menyangkut masa depan anak-anak Bandar Lampung,” pungkasnya.
